DIALEKSIS.COM | Bireuen - Selaku penjabat publik ditingkat gampong atau desa, Keuchik Gampong Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Sayed Fachrurradhi seharusnya terbuka dalam setiap penggunaan uang desa.

Apalagi dana tersebut merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. 

Dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Jadi sekecil apapun penggunaannya, Keuchik wajib memberitahukannya kepada masyarakat dan masyarakat berhak menanyakan realisasi anggaran tersebut.

Dikonfirmasi Dialeksis.com, Rabu (5/6/2024), Keuchik Gampong Geudong Alue, Sayed Fachrurradhi, terkait protes masyarakat dan persoalan dana desa, ia memilih bungkam atau diam.

Permnitaan wawancara dan list pertanyaan yang dilayangkan Dialeksis.com juga tak direspon.

Sebelumnya Masyarakat Gampong Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen meminta pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Bireuen untuk dapat segera melakukan Audit Anggaran Dana Desa Geudong Alue Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2023.

Permintaan tersebut disampaikan oleh perwakilan masyarakat dan anggota Tuha Peut Gampong Geudong Alue, Fahmi dan Maskur, Senin (3/6/2024), kepada Dialeksis.com.

"Kami sudah menyampaikan surat secara resmi kepada Inspektorat Bireuen. Kita berharap Inspektorat Bireuen untuk dapat segera turun ke Gampong Geudong Alue," katanya didampingi masyarakat Geudong Alue.

Menurut perwakilan masyarakat Geudong Alue, selama ini tata kelola anggaran desa Gampong Geudong Alue tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023 ada yang tidak sesuai realisasi dilapangan.

"Beberapa item kegiatan dari Dana Desa ada yang tidak sesuai. Agar semua clear dan jelas pertanggungjawaban, kami meminta Inspektorat untuk segera melakukan Audit khusus," sebut Maskur mewakili masyarakat Geudong Alue. [faj]