DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Perhubungan Aceh pada hari Selasa (26/3) menginisiasi terlaksananya rapat koordinasi terkait pengelolaan dan operasional Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang bersama Pemerintah Kota Sabang dan BPKS di Kantor Dishub Aceh.

Turut hadir dalam rapat tersebut Deputi Komersial BPKS (Agus Salim), Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan Setda Kota Sabang (Kamaruddin), Kepala Bidang P2SP Bappeda Aceh (Dedy Fahrian), Kepala Bidang P2EIPD Bappeda Kota Sabang (Imanda), Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang (Iskandar), dan beberapa instansi terkait.

Kadishub Aceh Junaidi, ST.MT pada kesempatan pertama menyampaikan bahwa Pelabuhan Penyeberangan Balohan sebagai pintu gerbang Kota Sabang memiliki peran vital yang harus diperhatikan secara sinergis oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang, dan BPKS dalam rangka mendukung berkembangnya industri, pariwisata dan jasa.

Dalam rapat tersebut mengemuka beberapa isu seperti kepemilikan aset, regulasi yang masih belum harmonis dan kelembagaan yang menjadi prioritas untuk dicarikan penyelesaian terbaik.

 Pemerintah Kota Sabang yang diwakili Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan Setda Kota Sabang, Kamaruddin menyampaikan apresiasi atas terlaksananya rapat koordinasi ini dan berharap Pemerintah Kota Sabang dapat diberi peran dalam pengelolaan Pelabuhan Balohan kedepan.

Sementara itu Deputi Komersial BPKS, Agus Salim menyampaikan bahwa untuk revitalisasi Pelabuhan Balohan ini, BPKS menginvestasikan sebesar 250 Milyar Rupiah sampai dengan tahun 2020 dan siap mendukung pengelolaan Pelabuhan Balohan secara profesional.

 
Peserta rapat sepakat untuk mendukung rencana pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan secara terintegrasi dengan status kepemilikan aset di bawah Pemerintah Aceh/BPKS dan pengelolaan dapat dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan antara Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang, dan BPKS.

Pada akhir pertemuan disepakati untuk menindaklanjuti persiapan pengelolaan Pelabuhan Balohan dengan menyiapkan MoU antara BPKS, Kemenhub, Pemerintah Aceh & Pemerintah Kota Sabang serta melakukan rapat lanjutan secara terjadwal untuk membahas isu-isu penting terkait persiapan pengelolaan. (PD)