DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Layanan angkutan massal Trans Koetaradja, yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh, dipastikan tetap beroperasi meskipun saat ini tengah memasuki masa pembaruan kontrak kerja. 

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memenuhi syarat prosedural seiring dengan berakhirnya kontrak kerja penyedia layanan pada 31 Desember 2024.

“Pemerintah Aceh berkomitmen memberikan layanan transportasi terbaik bagi masyarakat melalui keberadaan Trans Koetaradja. Meski ada jeda sementara, proses ini bertujuan memastikan kualitas layanan tetap terjaga,” ujar Faisal kepada Dialeksis.com saat dihubungi, Kamis (2/1/2025). 

Trans Koetaradja, yang sejak awal beroperasi tanpa biaya bagi penumpang, sepenuhnya didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Layanan ini dirancang untuk mengurangi kemacetan dan meringankan beban biaya transportasi masyarakat Aceh.

Selama masa jeda ini, Dinas Perhubungan Aceh akan melakukan pengecekan teknis terhadap 59 unit armada bus Trans Koetaradja. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh armada dalam kondisi layak jalan dan siap kembali beroperasi setelah kontrak baru disahkan.

“Penghentian sementara ini penting untuk memastikan seluruh teknis dan mekanisme lainnya berjalan dengan baik, sehingga layanan Trans Koetaradja dapat terus memberikan kepuasan bagi masyarakat Aceh,” jelas Faisal.

Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar selama proses ini berlangsung. “Kita berharap masyarakat dapat bersabar sejenak. Dishub Aceh berkomitmen melakukan pengecekan menyeluruh terhadap teknis dan manajemen agar tidak ada kendala ketika pembaruan kontrak layanan mulai diberlakukan,” imbuhnya.

Tak sebatas itu saja disampaikan Faisal, selama pembaharuan kontrak dilakukan evaluasi terhadap pelayanan selama ini agar ke depan dapat dibenahi menjadi lebih baik lagi. 

Keberadaan Trans Koetaradja selama ini telah memberikan dampak positif, baik dalam mendukung mobilitas warga maupun menciptakan solusi transportasi ramah lingkungan di Aceh. Pemerintah Aceh memastikan upaya peningkatan layanan ini akan terus berjalan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. [ar]