DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka percepatan penerapan absensi wajah (Face Recognition) Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah melaksanakan survei kelayakan jaringan dan pendaftaran gawai pegawai khusus untuk aplikasi absensi di 10  SKPD di Kota Banda Aceh.

Survei penerapan dan pendaftaran tersebut dilakukan oleh tim E-Government Diskominfotik Banda Aceh sejak Senin, 5 Oktober hingga selesai, dan pada Jumat (9/10/2020) lalu merupakan hari kelima pelaksanaan survei Face Recognition.

Untuk diketahui, absensi wajah ini yang akan  terintegrasi dengan e-kinerja ini bertujuan untuk meminimalisir penggunaan alat absensi secara beramai-ramai oleh ASN, terutama di masa pandemi, karena absen dengan fasilitas Face Recognition ini menggunakan gawai masing-masing pegawai. Selain itu, absensi dengan fitur Face Recognition diharapkan mampu memantau tingkat kedisiplinan pegawai setiap harinya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Bustami, SH berharap dengan adanya absensi dengan fitur Face Recognition ini bisa memantau jam masuk dan pulang seluruh pegawai kantor.

"Semoga absensi dengan pengenal wajah ini bisa membantu pemantauan jam masuk dan pulang kantor pegawai sebagai salah satu unsur penetapan kinerja pegawai dengan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan," harap Bustami saat dikonfirmasi pada Minggu (11/10/2020).

Sehubungan dengan itu, Kabid E-Government Asna Mardhia, SSTP juga berharap absensi dengan fitur Face Recognition ini dapat segera digunakan, dan apabila terjadi kendala di lapangan bisa langsung dilaporkan kepada timnya.

"Silahkan pakai terus, jika ada kendala yang terjadi di lapangan bisa dilaporkan dan akan kita dilakukan perbaikan-perbaikan," ujar Asna.

Kegiatan survei ini sudah memasuki hari ke 5. Ada 10 OPD yang dilakukan pendaftaran wajah dan gawai pegawainya dari 35 target OPD yang akan segera dilakukan perekaman. 

Adapun OPD yang dilakukan pendaftaran diantaranya Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Banda Raya, Dinas Sosial, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag), Dinas Pendidikan dan Budaya, Dinas Syariat Islam, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Sekretariat DPRK. (IDW)