DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Chairil Anwar mengatakan, permasalahan dunia pertanian di Aceh pada dasarnya karena minimnya nilai tambah dari hasil pertanian itu sendiri.

"Petani kita di Aceh masih minim sekali nilai tambah. Makanya ke depan ini terus kita dorong dan berharap dukungan-dukungan dari SKPA lain dalam hal peningkatan nilai tambah dari produk yang kita hasilkan," ujar Chairil saat berkunjung ke Redaksi Dialeksis, Selasa (16/2/2021).

Terlebih, lanjutnya, Aceh kembali menjadi daerah termiskin di Sumatera berdasarkan publikasi BPS beberapa waktu lalu. Melalui sektor pertanian, Plt Kadistanbun Aceh itu berharap bisa memulihkan bahkan meningkat perekonomian masyarakat Aceh melalui pemberdayaan ekonomi petani.

"Misal, sawit di tempat kita banyak dan selalu ekspor, tapi tidak punya nilai tambah. Kita hanya menjual CPO atau mentahnya saja. Makanya ke depan kita ingin ada investor di Aceh ini yang bisa menangani turunan produk sawit menjadi beberapa produk seperti margarin, sabun dan turunan lainnya. Atau minimal kita bisa menghasilkan minyak makan sendiri," ujar Chairil.

Ia menambahkan, ini masih menjadi tantangan dari Pemerintah Aceh bagaimana bisa mendatangkan investor yang bisa mengelola hasil pertanian setengah jadi itu menjadi barang jadi.

"Karena di satu sisi, kita Dinas Pertanian hanya bergerak sampai dengan hasil CPO (minyak sawit mentah), untuk hasil turunannya tidak lagi menjadi domain kita. Jadi ke depan, kita akan lebih bekerjasama dengan DPMPTSP, bisa menarik investor-investor luar yang bisa menghasilkan produk-produk turunan hasil tani kita," ujar Chairil.

Plt Kadistanbun Aceh itu juga menyampaikan, dari segi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh, sebagian besar sekitar 30-40 persen berasal dari sektor pertanian. Kemudian Aceh juga menjadi daerah ketujuh penyumbang surplus pangan untuk Indonesia.

"Pesan kepada masyarakat, ke depan harus fokus. Kalau selama ini masyarakat kita masih latah, lihat komoditas ini sangat menjanjikan, mereka beralih. Saya pikir, ke depan harus fokus terhadap komoditas yang dia usahakan. Supaya hasil produksi bisa maksimal dan mampu meningkatkan ekonomi petani itu sendiri ke depan," ujar Charil.

Sementara itu, mendampingi Plt Kadistanbun Aceh, Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Holtikultura (BPSBPTH) Aceh Habiburrahman mengatakan, pihaknya melalui Kementerian Pertanian mengarahkan petani membentuk koorporasi petani.

"Koorporasi petani itu semacam perusahaan petani dalam bentuk koperasi/CV atau PT. Koorporasi melakukan intervensi berhubungan dengan masalah nilai tambah saat panen, kalau sudah koorporasi mereka akan diintervensi dari hulu sampai hilir, hilir ini yang perlu kita kuatkan dalam hal meningkatkan nilai tambah," ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, Aceh sudah memiliki 15-an koorporasi dan akan terus didorong ke depan.

"Itu dibantu semua oleh pemerintah. Mulai dari pendirian dan pengurusan badan hukumnya, dalam bentuk komanditer. Kemudian mereka juga pada tahun 2020 kemarin sudah bisa menjual produk seperti benih padi yang langsung berkontrak langsung dari Pusat dengan penangkar yg udah membentuk korporasi," jelas Habiburrahman.

"Ini kan salah satu nilai tambah untuk petani kita. Dan itu yang sedang digalakkan pak Menteri Pertanian sekarang, termasuk cikal bakal mengembangkan food estate juga nanti," pungkasnya.