DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Hukum, Politik, Nurdin menuding Direktur Utama (Dirut) PT Patriot Nusantara Aceh (Patna), Marzuki Daham tak punya visi untuk memajukan Kawasan Ekonomi Khusus Arun-Lhokseumawe (KEKAL).

Untuk itu, Dirut PT Patna, Marzuki Daham mengatakan, ada tambahan waktu di satu kawasan KEK di Indonesia. Ia mengatakan di Indonesia ada 14 kawasan Industri. Dengan demikian, KEKAL dan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong secara otomatis tidak akan terlihat.

“Nah, ini perlu saya kasih tahu, karena banyak sekali orang-orang kita itu mau dengar apa yang mau dia dengar saja, tanpa mengetahui KEK itu apa sih sebenarnya. Dasar-dasar yang dikeluarkan daerah untuk menetapkan suatu kawasan jadi KEK itu pakai apa, ya kan. Kalau kita ada PP tahun 2017,” kata Marzuki saat dihubungi Dialeksis.com, Selasa (9/3/2021).

Ia mengatakan, KEK Arun-Lhokseumawe ini istimewa, dalam artian sudah ada infrastruktur. Sedangkan KEK daerah lain, kata dia, oleh pemerintah dimulai dari nol, tapi sudah ada lahan. Badan Usaha Pengelola Pembangunan (BUPP) sudah ada lahan.

Sedangkan di KEKAL ini, BUPP tidak memiliki lahan, hanya ada lahan owner yang sudah ada di situ, yaitu lahan-lahan punya PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), ELMA, dan Perusahaan PT Kertas Kraft Aceh (KKA).

Sedangkan di area KEKAL, kata Marzuki, sudah ada proyek yang sedang dibangun, yakni proyek NPK yang dibuat oleh PT PIM, kemudian juga pabrik H2O2.

“Nah, itu sedang dibangun. Namanya sedang dibangun prosedurnya belum berproduksi. Ini kan sudah ada komitmen si investor untuk berinvestasi di kawasan KEK kita ini. Nggak bisa dicabut lagi oleh pemerintah. Dan status dari KEKAL kita itu, sudah KEK yang beroperasi,” kata dia.

Ia juga mengatakan, kawasan KEKAL merupakan satu dari 11 KEK yang sudah beroperasi di Indonesia, dari totalnya ada 15 KEK.

Sejauh ini, kata Marzuki, progres di area KEKAL itu sedang dibangun dua pabrik NPK-PIM dan Pabrik N2O2. kemudian, sambung dia, pihak KEKAL sudah meyakinkan para investor luar untuk membangun Pabrik Metanol.

“Itu sudah kami kasih rekomendasi. Mereka sudah cocok berinvestasi di situ. Kemudian sedang kita proses lahannya, karena lahan kan nggak di tangan saya. Jadi, harus pemerintah ajukan dulu ke yang punya lahan,” kata dia.

Dirinya juga mengaku sedang berupaya melakukan negosiasi dengan pihak empunya lahan, supaya tidak menetapkan biaya sewa yang begitu besar.

“Jadi, kalau di bilang, bukan sebagai proyek strategis nasional, salah besar itu. Habis orang-orang berpikir, waktu kemarin ada berita dikeluarkan 10 atau 15 Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, ini jelas ditulis di Kompas diharapkan pemerintah akan terjadi investasi sekitar 4 sampai 5 triliun,” kata dia.

Jadi, sambung dia, menelaah pemberitaan dengan argumen, ‘berarti kehilangan kesempatan untuk dapat uang dari pemerintah’ itu salah tafsir. Karena, sampai besok pun, pemerintah tidak mengeluarkan sepeser pun uang ke KEK, karena yang diharapkan itu datangnya dari investor.

“Jadi, yang mengeluarkan uang siapa seharusnya? Kalau di KEK kita itu, ada pemegang saham namanya. Membentuk satu perusahaan untuk menjalankan KEK itu. Makanya BUPP itu dikehendaki oleh Peraturan Negara, PP nya KEK,” jelas dia.

Maka, lanjut dia, dibentuklah satu perusahaan itu oleh empat perusahaan pengusung KEK ini, yakni PEMA, Pertamina, PIM, dan Pelindo.

“Mereka menjalankan itu, waktu itu mereka ada dana dari pemegang saham. Sekitar 12 milyar diturunkan dari PEMA dan PIM. Sementara Pertamina tidak, hari ini sampai besok. 12 milyar itu untuk masa manajemen lama itu sudah habis, malahan tersangkut hutang lagi,” ungkap dia.

Marzuki mengatakan, hutang yang tersangkut sekitar 5 milyar dan harus dibayar karena ada tuntutan ke pengadilan. Marzuki mengaku sudah mengirim surat untuk bermitra dengan lowyer penuntut. Marzuki bercerita bahwa keadaan memang lagi sulit, bahkan gaji karyawan saja sudah tertunggak 13 bulan, dan tidak sanggup dibayar, karena tidak ada Cash Flow (pergerakan uang).

Saat diperjelas awak media, Dirut PT Patna itu mengaku sudah 22 bulan lebih belum menerima gaji.

“Saya sudah 22 bulan belum ada gaji. Namun, di pemberitaan di media kan, termasuk pak Nurdin yang calon Doktor itu. Padahal beliau tahu kondisi kami. Maunya kan sebelum dia bicara di media, beliau telepon ke saya dulu kan. Tapi, karena sudah terlanjur, ya, saya biarin saja lah,” ungkap Marzuki.

Selain itu, harapan sekaligus yang menjadi solusi untuk bisa membiayai gaji karyawan, kata Marzuki, terdapat pada pabrik-pabrik yang sedang dibangun. Karena, jika sudah beroperasi akan mendatang fee (pendapatan) yang lumayan untuk BUPP.

BUPP, kata Marzuki, tidak perlu mencari keuntungan yang banyak, yang penting BUPP bisa melanjutkan hidup untuk beroperasi dan mengatur tenan-tenan yang termasuk ke dalam kawasan KEK sudah cukup.

Saat ditanya, kapan pastinya bisa membayar gaji karyawan, Dirut PT Patna itu mengatakan, ada satu proyek untuk dibuat pabrik Water Treatment plant. Rencana pembangunan itu berdasarkan kerja sama dengan investor asing dari Korea.

“Kontraknya sudah di teken, jadi mereka akan memperbaiki Water Treatment Plant yang ada di PIM Asean. Nanti kita jalankan proyek itu, lalu mulailah kita jual-jual air. Dari situlah baru ada uang nanti. Baru bisa untuk gaji karyawan,” jelas dia.

Sementara itu, Dirut PT Patna itu juga mengaku, bahwa dalam seminggu yang lalu, pihaknya telah meminta pinjaman ke BUPP.

“Kami bilang, beri kami uang gaji saja dulu. Gaji-gaji hutang kalau tidak dilunasi segera tidak apa-apa juga. Waktu ada uang nanti kita bayar. Yang penting gaji karyawan ini, tiap bulan harus ada gaji lah buat orang ini. Jadi, sudah ada kesimpulan, tapi belum direalisasi, kesimpulan dari PIM sudah setuju, PEMA juga sudah oke. Yang kita harapkan, ya, dari situlah,” kata dia.

Padahal, kata dia, bagian kerja banyak sekali. Jika ingin menjalankan KEK ini sepenuhnya, harus ada orang untuk direkrut. Rekrut orang juga butuh gaji.

“KEK kita ini tidak pernah ada promosi. Harusnya kita taruh di website, kita rancang yang bagus. Kita kirim flyer-flyer (selebaran) dan brosur-brosur ke seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Tapi kan butuh biaya, butuh orang IT yang bisa mengoperasi itu untuk bisa kita majukan KEK ini,” jelas dia.

Di penghujung wawancara, Marzuki berharap, agar investor dalam rencana pembangunan pabrik Metanol itu tidak lari lagi.

“Saat ini, pabrik Metanol itu yang kita harapkan itu, supaya mereka jangan lari lagi,” pungkas dia.