DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Atjeh Bergerak (ARAB) melakukan aksi damai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Senin (3/7/2023).

Koordinator Aksi, Nazaruddin saat menyampaikan orasinya di depan Kantor DPRA mengatakan bahwa pihaknya mendesak DPRA untuk segera membentuk Pansus dalam mengawasi Qanun Syariat Islam tentang maisir, khalwat dan khamar. 

Selain itu, pihaknya meminta kepada DPRA untuk memperjuangkan kepentingan Aceh bukan kepentingan kelompok, partai dan golongan.

"Ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan, kita ingin DPRA membentuk Pansus pengawasan Qanun Syariat Islam di Aceh," kata Nazaruddin.

Pantauan dialeksis.com di lapangan, perwakilan aktivis dayah secara bergilir melakukan orasi. Beberapa pesan damai dan doa bersama diiringi salawat yang dilakukan di depan Kantor DPRA.

Demo tersebut diterima oleh anggota DPRA yaitu Abdurrahman Ahmad, Asmauddin, Tezar Azwar Abubakar dan Fakhrurrozi.

Nazaruddin dalam tuntutannya mengajak tokoh dan ulama Aceh sama-sama mencari solusi untuk kedamaian Aceh serta mengajak ulama dan tokoh Aceh untuk menjumpai pihak Pemerintah Pusat untuk menyatakan bahwa syariat Islam dan UUPA adalah kunci perdamaian di Aceh.

"Kita meminta pemerintah pusat perhatikan kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh, jangan hanya ketika Pemilu saja," katanya.

Nazaruddin meminta kepada Pemerintah Pusat agar dapat melaksanakan serta segera memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah dan rakyat Aceh dalam pelaksanaan Qanun Syariat Islam secara kaffah.

"Negeri kita adalah negeri syariat, maka jangan hilangkan nilai-nilai syariat Islam disini, jangan sampai ada oknum yang berupaya menghilangkan nilai keislaman disini, kita akan bergerak," pungkasnya. [NH]