Ketua Umum Partai Darul Aceh, Tgk H Muhibbussabri A Wahab. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kedudukan Taqwallah di jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh sedang digoyang. Soalnya semua fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menyatakan sepakat untuk mengganti Sekda Aceh dengan orang yang baru. 

Adapun rekomendasi anggota dewan untuk pergantian Sekda Aceh ini disebabkan karena sosok Taqwallah dinilai sebagai pribadi yang membuat hubungan legislatif dengan eksekutif menjadi renggang.

Makanya di dalam rapat paripurna penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Selasa kemarin, 26 Juli 2022, DPR Aceh menyatakan akan segera menggelar rapat pembahasan surat rekomendasi pergantian Sekda Aceh Taqwallah.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Darul Aceh, Tgk H Muhibbussabri A Wahab mengatakan, jika pola kerja Sekda Aceh terindikasi membuat hubungan eksekutif dan legislatif jelek, maka Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki perlu memerintahkan Taqwallah untuk mengubah pola kerja.

Karena, kata dia, bakal dikhawatirkan di saat posisi Sekda Aceh diduduki oleh orang lain, pola kerja dengan DPR Aceh bakal semakin tidak bagus dan pengelolaan administrasi negara berantakan.

Menurutnya, Taqwallah dalam kerja pengelolaan administrasi negara sejauh menjabat di posisi Sekda Aceh sudah lumayan bagus. Hanya saja, yang dibutuhkan sekarang dari sosok Sekda Aceh ini ialah mampu bersikap baik kepada semua pihak untuk mempersempit celah konflik.

Bagi Abi Muhib, sapaan akrabnya itu, keputusan ganti-mengganti Sekda Aceh dilepas sepenuhnya kepada Achmad Marzuki. Karena Pj Gubenur Aceh memiliki otoritas untuk mengganti Sekda Aceh.

“Masalah bagaimana Sekda di mata gubernur, ya, terserah gubernur kan. Gubernur usernya. Gubernur puas dengan kinerja Sekda dalam hal apa yang diminta kerjakan, ya, lanjut. Gubernur nggak puas dengan Sekda ini karena membuat jarak DPRA dengan pemerintah, dia suruh ubah kerjanya. Oh, nggak bisa juga, baru cari lain,” ujar Abi Muhib kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Kamis (28/7/2022).

Menanti Keputusan Sulit Pj Gubernur Aceh

Membaca gerakan politik DPR Aceh, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki bakal dihadapkan pada pilihan sulit, dan ini bakal menjadi kebijakan besar pertamanya selama menjadi orang nomor satu di Aceh.

Di sisi lain, Abi Muhib percaya Achmad Marzuki bakal memutuskan kebijakan ganti-mengganti Sekda Aceh ini dengan bijak. Apalagi mengingat sosok Achmad Marzuki yang sudah lama melintang di Aceh dan tahu betul dengan kondisi pemerintahan, termasuk masalah kerenggangan legislatif dengan eksekutif selama ini.

“Gubernur nggak tahu gimana Sekda? Beliau pasti tahu. Tapi kalau mau ganti atau tidak ganti Sekda Aceh, itu terserah gubernur. Gubernur yang lebih tahu,” ungkapnya.

Abi Muhib Rekom Sekda Aceh Dievaluasi, Jangan Dipaksa Ganti

Mengingat umur pemerintahan Achmad Marzuki masih seumur jagung, Abi Muhib merekomendasikan agar Taqwallah dievaluasi kinerjanya.

Selaku orang luar dalam artian bukan anggota dewan, Abi Muhib menarasikan kebutuhan harmonisasi hubungan eksekutif dengan legislatif dengan cara evaluasi kinerja, bukan lantas langsung diminta ganti karena dirasa tidak sesuai dengan DPR Aceh.

“Bahasanya menurut saya adalah, menurut kami Sekda Aceh harus dievaluasi. Karena kami merasa selama ini dia (Taqwallah) yang membuat jarak hubungan kami dengan eksekutif renggang. Mohon gubernur mengevaluasi. Kan begitu,” tuturnya.

Posisi Abi Muhib, Ganti Sekda Aceh atau Tidak?

Ketua Umum Partai Darul Aceh itu menyatakan, persetujuan dirinya atau tidak setuju dalam hal ganti-mengganti Sekda Aceh bukanlah jawaban tepat yang ingin didengar dalam diskursus ini.

“Kalau saya bilang setuju, ternyata dia (Taqwallah) bagus kerjanya saat bermitra dengan gubernur, jadi persetujuan saya juga percuma. Kalau saya nggak setuju tapi dia (Taqwallah) nggak bagus kerja, ya, percuma juga,” kata dia.

Berhubung Achmad Marzuki masih baru bermitra dengan Sekda Aceh dalam tata kelola pemerintahan, Abi Muhib menyarankan agar Pj Gubernur Aceh merasakan bagaimana “asam garam” bermitra kerja dengan Sekda Aceh.

“Memang benar selama jadi Panglima Kodam (Pangdam), Achmad Marzuki sudah tahu bagaimana kondisi pemerintahan di Aceh. Tapi kan selama belum jadi Pj, Achmad Marzuki belum pernah berpasangan kerja dengan Sekda Aceh,” ucapnya.

Achmad Marzuki Diminta Evaluasi Kekurangan Taqwallah

Menurut Abi Muhib, Achmad Marzuki pasti tahu sosok Taqwallah dinilai pemecah harmonisasi DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh selama ini.

Makanya untuk menutup kekurangan Taqwallah selama ini, Abi Muhib meminta Achmad Marzuki untuk mengevaluasi tutur gaya dan bahasa Sekda Aceh dalam bekerja.

“Beliau pasti tahu Sekda Aceh ini adalah yang membuat masalah terjadinya jarak antara eksekutif dengan legislatif. Kalau kerjanya bagus, tinggal keluarkan perintah untuk membangun hubungan yang baik,” ucap Abi Muhib.

Ia menegaskan, jangan ada kesan legislatif menekan Pj gubernur Aceh dalam hal ganti-mengganti Sekda Aceh. Abi Muhib yakin Achmad Marzuki adalah sosok yang punya prinsip dan tegas dalam bersikap dan mengambil keputusan.

Abi Muhib mengibaratkan hubungan seorang Pj Gubernur Aceh dengan Sekda Aceh laksana seorang ketua partai dengan sekretarisnya.

“Kita berharap salah seorang dari mereka bukanlah orangtua tiri bagi siapapun rakyat Aceh. Sehingga anak-anak pun tidak menjadi anak durhaka yang terkondisikan,” pungkasnya.(Akh)