DIALEKSIS.COM | Aceh - Kelompok Kerja (Pokja V) Masyarakat Sipil Aceh yang terdiri dari LBH Banda Aceh, MaTA, Katahati Institute, dan WALHI Aceh menyampaikan kepada DPRA untuk tidak cawe-cawe dalam mengusulkan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang akan datang.

"Kita berharap DPRA tidak cawe-cawe dalam hal usulan Penjabat Gubernur Aceh," kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada awak media di Kantor DPRA, Rabu (14/6/2023).

Alfian berharap Penjabat Gubernur yang telah diusulkan oleh DPRA bisa menghadapi permasalahan Aceh. Pihaknya berharap kepada DPRA agar memperjuangkan permasalahan ini demi kepentingan masyarakat Aceh..

Adapun permasalahan yang ditemukan oleh Pokja V Masyarakat Sipil Aceh terkait dengan kebijakan tata kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Perbaikan Tata Kelola Birokrasi dan Pemerintahan, Kebijakan Sektor Agraria, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Perlindungan Anak, Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu.

"Kita berharap DPRA konsisten untuk memperjuangkan ini, jadi tidak hanya mengeluarkan usulan saja tapi juga bagaimana melakukan langkah-langkah politiknya untuk bisa sampai ke pemerintah pusat nantinya. Sehingga ini bisa berhasil," ujarnya. 

Alfian mengatakan bahwa posisi kelompok kerja (Pokja V) Masyarakat Sipil Aceh ini tidak pada usulan DPRA terhadap Penjabat Gubernur yang telah diusulkan kepada Presiden. 

Dalam hal ini, pihaknya berharap orang-orang yang diusulkan ini memiliki integritas, moralitas dan komitmen untuk Aceh.

"Kita tidak pada posisi atas nama satu orang ini yang telah diusulkan oleh DPRA, tapi kita berbicara soal kriteria," pungkasnya. [NH]