Ketua Komisi VI DPRA,  Irawan Abdullah. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Fenomena minta-minta dengan modus operandi bawa proposal bodong/palsu untuk pembangunan pesantren masih banyak terjadi di Aceh.

Beberapa hari yang lalu, aparat Satpol PP pernah mencokoki pemuda yang minta-minta dengan membawa berkas seolah-olah sumbangan untuk pembangunan dayah atau pesantren. Padahal setelah ditelisik oleh aparat keamanan, ternyata berkas yang dibawa itu merupakan proposal pembangunan odong-odong/palsu.

Ketua Komisi VI DPR Aceh, Irawan Abdullah mengatakan tren meminta-minta itu harus dihilangkan dari lingkungan masyarakat.

"Minta-minta sudah menjadi jalan keluar mencari mata pencaharian yang instan, sehingga tidak terbentuk pendidikan yang baik," ungkapnya kepada Dialeksis.com, Kamis (14/10/2021).

Contoh, lanjutnya, di Banda Aceh ada himbauan di persimpangan jalan melalui pamflet, dan selembaran kertas yang ditempelkan di pertokoan dan warung kopi. Seruan itu mengimbau masyarakat tidak melayani gelandangan dan pengemis.

"Jadi, harusnya himbauan itu dijalankan dan ditertibkan. Kalau itu dibiarkan akan tumbuh besar dan berdampak pada orang akan lebih suka meminta dari pada bekerja, karena jumlah yang ia terima lebih besar dari mengemis," jelasnya lagi.

Lebih bahaya lagi, jika dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengelola pengemis tersebut, yang memanfaatkan anak bayi digendong terkadang bukan anak sendiri. Selain itu, meminta dengan modus sakit atau pura-pura cacat, yang demikian itu harus ditertibkan.

Ia berharap, masyarakat dapat mencari mata pencaharian dengan cara yang terhormat dan sehat. Selainitu kepada warga pemberi sedekah sebaiknya menyalurkan sedekahnya lewat lembaga amal.