DIALEKSIS.COM | Bireuen-Tim Gabungan Kelompok Kerja DPRK Bireuen mengkritisi sejumlah proyek fisik Anggaran Tahun 2018.

Kritikan tersebut disampaikan oleh Muzakkir M Nur pada rapat Paripurna penyampaian laporan Gabungan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pemandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bireuen Tahun 2018, Jumat (24/5/2019).

Pada kesempatan tersebut Politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA)  ini menyampaikan berdasarkan temuan tim Pokja dilapangan ditemukan sejumlah proyek yang tidak mencukupi  volume maupun kualitas proyek yang buruk.

Disebutkan Muzakkir untuk Bidang pendidikan, pagar SMPN 1 Kuala, selesai 2018, sebesar Rp 684.205 otsus, kualitasnya sangat tidak memadai.

Peningkatan daerah irigasi Paya Peuraden Kecamatan Juli yang sumber dari anggaran DAK tahun 2018 yang sebesar 3.072.420.000.

Kelompok kerja 4 telah melakukan peninjaun ke lapangan ke Desa Peuraden yang didampingi oleh unsur, masyarakat dan perangkat desa setempat.

"Hasil peninjaun ke lapangan Pokja 4 menemukan ada beberapa permasalahan yang sangat mendasar seperti keadaan pintu air yang mengalami kebocoran,"sebut pria akrab dipanggil Toke Takengon.

Begitu juga temuan di waduk Paya Peuraden  tanggul kiri dan kanan yang kurang tinggi dan yang paling parah lagi adanya keretakan di dinding di sepanjang Paya Peuraden yang sangat berbahaya apabila terjadi hujan deras bisa mengakibatkan jebolnya tanggul yang dapat membahayakan masyarakat desa sekitar yang lokasi desanya dekat dengan Paya Peuraden.

Ditambahkan Muzakkir selain pembangunan waduk juga pada pembangunan Jembatan Pucok Alue Gampong Blang Bati. (Volume 8 Meter. Sumber Dana APBK Bireuen, Pagu Anggaran Rp. 932. 897.000)

"Pokja 5 telah melaksanakan kunjungan lapangan sehingga perlu perbaikan perlu dibangun tanggul badan jalan diujung jembatan. Perlu di bangun lantai semen dibawah jembatan agar tidak terjadi pengikisan air terhadap fondasi jembatan,"pinta Muzakkir.

Adapun Rekomendasi Dewan Penwakilan Rakyat kabupaten Bireuen terhadap Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKP)) Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2018,  terhadap kegiatan pemeriksaan maupun pemantauan ke lapangan oleh DPRK Bireuen terhadap item-item pekerjaan di Tahun Anggaran 2018 yang di lakukan hanya bersifat pengambilan sample. Dan sesual dengan TupokÅ¡i kami sebagai lembaga yang mengawasi kinerja eksekutif, dengan tidak mengenal batas waktu.

Khusus kebijakan Pemerintah Daerah DPRK Bireuen merekomendasikan Alokasi Dana

Desa perlunya ditingkatkan lagi serta pembinaan dan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan.

DPRK Bireuen merekomendasikan kepada SKPK terkait dengan sektor unggulan khususnya tentang peningkatan PAD agar lebin fokus menggali dan mengembangkarn sumber-sumber PAD baru.

"Bagi rekanan pelaksana proyek pemerinteh yang melaksanakan kegiatan bailk yang bersumber APBA, APBK yang tidak sesuai dengan kualitas dan mengalami keterlambatan dalam pengerjaan agar diberikan sanksi tegas berupa blacklist," jelasnya.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Biteuen, Drs Muhammad Arif, dihadiri Wakil Bupati Bireuen, Dr.H Muzakkar A.Gani SH,MSi dihadiri Kapolres Bireuen AKBP Gugun Hardi Gunawan SIK, Dandim 0111/Bireuen serta sejumlah undangan lainnya. (Fajrizal)