[IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Program Perlindungan Sosial untuk nelayan yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendapat sambutan positif dari masyarakat nelayan.

Panglima Laot Aceh sebagai lembaga adat nelayan tradisional di Aceh mendukung penuh sejak awal program ini dicetuskan. Dukungan Panglima Laot Aceh disampaikan secara langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pertemuan silaturrahmi Panglima Laot dengan Menteri Trenggono yang berlangsung di Gedung Mina Bahari IV Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (15/2/2021).

Pertemuan berlangsung penuh keakraban karena tim Panglima Laot didampingi oleh Dewan Penasihat Panglima Laot Aceh yaitu Ir. Sarwono Kusumaatmadja yang merupakan Mantan Menteri Kelautan 1999 - 2001, Bapak Dr. Mustafa Abubakar, M.Sc, mantan Irjen Kelautan Perikanan 1999 – 2006 serta tokoh pemerhati lingkungan sekaligus Pendiri Yayasan Kehati Indonesia Bapak Ismid Hadad, MPA. Dari unsur Pengurus Panglima Laot Aceh diwakili oleh Umar Bin Abd. Aziz (Oemardi) selaku Sekjen Panglima Laot Aceh.

Dalam arahannya, Menteri Trenggono menjelaskan bahwa pemerintah saat ini akan terus mengupayakan maksimalisasi potensi laut untuk kesejahteraan nelayan. Namun dalam upaya maksimalisasi hasil laut itu tidak boleh mengabaikan aspek perlindungan kepada nelayan itu sendiri sebagai subyek utama pembangunan wilayah pesisir.

Kementrian KP akan terus mengupayakan tersedianya program Asuransi Kecelakaan, Asuransi Kesehatan dan Asuransi Masa Tua (pensiun) untuk para nelayan Indonesia. “Jadi kita akan menjalankan program secara seimbang, tidak hanya soal hasil (result based) tapi juga memberi perlindungan kepada nelayan (rights based),” demikian jelas Trenggono.

Kementrian KP juga akan konsisten menghentikan ekspor benur lobster. Sebaliknya, Kementrian KP akan mendorong dan mendukung UMKM dan masyarakat untuk membudidayakan lobster dan beberapa jenis produk unggulan lainnya seperti udang, kerapu dan kepiting rajungan. Setiap daerah juga akan didorong untuk mengembangkan budidaya jenis ikan khusus yang ada di wilayah masing-masing.

“Program budidaya ini penting terutama untuk menjaga stabilitas supply karena kegiatan tangkap di laut bisa saja dipengaruhi oleh cuaca dan musim. Industri tidak bisa beroperasi jika supply tidak stabil,” urai Menteri Trenggono.

Menurutnya, selain mencegah over fishing, budi daya berbasis kearifan lokal juga akan memperkaya diversifikasi produk perikanan Indonesia. “Aceh misalnya, usaha budi daya lobster dan udang itu sangat menjanjikan,” sebut Menteri Trenggano.

Dalam suasana penuh keakraban, Dewan Penasihat Panglima Laot menyampaikan keberhasilan Panglima laot dalam menjalankan program beasiswa nelayan dalam upaya penguatan sumber daya manusia kelautan di Aceh.

Selanjutnya, Sarwono dan tim juga menyampaikan bebarapa masukan terkait pemberdayaan ekonomi nelayan di Aceh seperti kebutuhan adanya industri perikanan di wilayah pantai timur dan pantai barat Aceh.

Selain meminta dukungan kelengkapan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, docking rehab kapal dan fasilitas coldstorage di sejumlah wilayah, Panglima Laot juga meminta agar pemerintah bersedia membangun galangan kapal fiber atau kapal pelat besi di Aceh sebagai solusi dari penerapan Peraturan Gubernur terkait Moratorium Logging.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Panglima Laot Aceh juga menginformasikan bahwa mayoritas kapal tangkap di Aceh berukuran 10 GT kebawah dan minim tekhnologi.

“Program galangan kapal ini kita harapkan menjadi katalist untuk transfer teknologi, murah dalam perawatan dan meningkatkan kapasitas tangkap nelayan di Aceh,” kata Oemardi yang sehari hari juga bertugas sebagai dosen di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa dalam perencanaannya, KKP akan memperkuat UPTD kementrian yang ada di Aceh untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Muryadi menginformasikan bahwa KKP telah menganggarkan Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus sebesar 174.12 milyar untuk Provinsi Aceh yang akan disalurkan melalui empat UPTD di Aceh.

Selanjutnya, Menteri Trenggono juga mendorong agar Panglima Laot juga memiliki unit usaha yang dapat menjadi contoh bagi nelayan di Aceh. Pertemuan antar kolega KKP ini diakhiri dengan penyerahan buku biographi Pak Sarwono Kusumaatmadja dan biographi Pak Mustafa Abubakar kepada Menteri Wahyu Trenggono.