DIALEKSIS.COM | Aceh Timur- Sejumlah mantan kombatan Aceh Timur dibawah kordinator Tgk. Ahmad Razak melakukan konferensi pers pada Kamis (9/8) menyangkut penolakan Mahmud Al-Haydar sebagai wali Nangroe Aceh di Jln. Medan - B. Aceh Ds. Paya Demam II Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur

Dalam siaran pers yang diterima media ini, Tgk. Ahmad Razak  didampingi belasan kombatan GAM tersebut mengatakan secara tegas  menolak keberadaan wali nanggroe sdr. Malik Mahmud Al-Haytar yang dinilai menzhalimi rakyat aceh dan merupakan penghianat bagi orang aceh.

"Kami merupakan mantan kombatan tidak mengetahui asal usul Malik Mahmud Al-Haytar dan kenapa terpilih menjadi Wali Nanggroe Aceh dia tidak pantas menjadi Wali Nanggroe Aceh sementara kami dari mantan kombatan/korban konflik dan rakyat aceh hanya tau RAJA PADUKA YANG MULIA Dr. TEUNGKU MUHAMMAD HASAN DITIRO sebagai wali nanggroe aceh terakhir. "ujarnya

dirinya juga mempertanyakan kemana aliran dana reintegrasi aceh yang mereka nilai merupakan haknya para korban konflik dan mantan kombatan.

"Dana reintegrasi aceh (BRA) merupakan haknya anak suhada, korban konflik dan mantan kombatan namun tidak sampai sepeserpun kepada kami, dana yang merupakan jatah orang miskin juga di ambil jadi kita harus menolak dia sebagai wali nanggroe aceh" tegasnya.

Tgk. Ahmad Razak juga  menginginkan KPK segera masuk dan mengusut tuntas Korupsi di aceh sehingga masyarakat aceh bisa sejahtera

"pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana khusus namun hal tersebut tidak pernah sampai, kami juga berharap kepada pemerintah pusat atau KPK supaya Gubernur non aktif an. Ir. Irwandi Yusuf di proses karena sudah Korupsi uang rakyat Aceh dan jangan sampai di situ saja." pungkasnya. (rel)