kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Elektabilitas PDIP, Golkar dan Gerindra Dinilai Tak Akan Merosot hingga Pemilu 2024

Elektabilitas PDIP, Golkar dan Gerindra Dinilai Tak Akan Merosot hingga Pemilu 2024

Rabu, 27 Oktober 2021 18:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Nora

Akademisi FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Firman. [Foto: Ist] 


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan hasil survei Litbang Harian Kompas menempatkan PDI Perjuangan memuncaki elektabilitas tertinggi yang dimiliki partai politik di tanah air hingga Oktober 2021.  

Posisi kedua diduki Partai Gerindra mengantongi elektabilitas 8,8 persen. Posisi ketiga diraih Golkar dengan persentase elektabilitas 7,3 persen. Posisi keempat ditempati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 6,3 persen elektabilitas. Sedangkan posisi kelima diraih Partai Demokrat sebanyak 5,4 persen elektabilitas.

Melihat hasil survei itu, Akademisi FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Firman mengatakan angka elektabilitas saat ini untuk posisi 3 besar, seperti PDIP, Gerindra dan Golkar tidak banyak perubahan sejak ajang Pilpres 2019 lalu.

"Bahkan beberapa kasus-kasus yang mendera beberapa Menteri yang berasal dari PDIP dan Gerindra jika melihat survei saat ini tidak begitu berpengaruh," ungkapnya kepada Dialeksis.com, Rabu (27/10/2021).

Untuk itu, lanjutnya, hal itu justru menjadi pertanyaan besar mengapa publik tidak memberikan 'hukuman' pada partai-partai yang terbukti melakukan korupsi.

Selain itu, kata Firman, Pilpres 2024 jika melihat peta koalisi saat ini sepertinya tidak banyak berubah, bahkan ada beberapa partai yang dipastikan tidak akan berkoalisi di 2024, seperti Pilpres PKS dan PDIP.

"Untuk level Pilkada seperti biasa di beberapa daerah untuk koalisi sangat cair dan berbeda di level Pilpres," katanya.

Firman menjelaskan beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Partai Politik untuk mempertahankan elektabilitasnya. Pertama, perlu dilakukan oleh kader Parpol adalah tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak kepercayaan publik, seperti korupsi dan kejahatan lainnya.

Kedua, lanjutnya, harus memberikan bukti yang nyata terkait dengan kinerja dalam pemerintahan khususnya partai-partai yang berada dalam pemerintahan.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI
Komentar Anda