Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Usman Lambreung. Foto: 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) yang juga tokoh Aceh Besar, Usman Lamreung, menemukan sejumlah kejanggalan pada kunjungan kerja luar negeri Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) ke Singapura yang dilakukan akhir Desember 2019 lalu. Ia pun mengatakan bahwa perjalanan dinas itu lebih mirip liburan akhir tahun dari pada disebut kunjungan kerja.

"Selaku akademisi kami melakukan kajian dan analisa berdasarkan bukti-bukti fisik (dokumen, red) yang didapatkan dari internal BPKS kemudian dipadu dengan sejumlah fenomena dan bacaan-bacaan yang ada," kata Usman Lamreung dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/1/2020).

Menurut dia, sejumlah kejanggalan itu harus dibongkar karena BPKS merupakan lembaga negara, bukan perusahaan pribadi atau kelompok.

"Walau pesimis, kami meminta pada Dewan Pengawas BPKS untuk mengusutnya dan menegur. Kita sedikit optimis, di Dewas ada Pak Mawardi yang pakar hukum dan masih idealis. Dewas harus benar-benar menegur dan mengevaluasi tim BPKS yang berkunjung ke singapura. Kasihanilah rakyat Aceh," kata mantan pekerja BRR Aceh-Nias ini.

"Harapan yang sama kami gantungkan pada aparat penegak hukum, KPK, polisi dan kejaksaan untuk mengusut hingga tuntas," tambah Usman serius.

Dari hasil kajian itu, sebut dia, diperoleh sejumlah kejanggalan dari perjalanan dinas pejabat BPKS ke Global Port PTE Ltd Singapura. Kejanggalan tersebut antara lain, Sebelum berangkat Plt. Wakil Kepala BPKS sudah tahu bahwa Global Port tidak bisa menerima tamu karena bertepatan dengan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020. Tetapi anehnya, sambungnya, tetap dipaksakan rombongan BPKS untuk berangkat ke Singapura.

"Ini terkesan untuk tamasya dan dana diperoleh dari DIPA Perubahan 2019. Artinya DIPA diduga sengaja direvisi agar dapat dana untuk jalan-jalan ke luar negeri sambil menyerap anggaran negara untuk keperluan pribadi," sebut Usman.

Yang, lanjutnya, tujuan Surat Tugas No. 090/745/2019 Tgl 09 Desember 2019 adalah untuk bertemu dengan Global Port, lalu kenapa pula dalam laporan ada pertemuan dengan KBRI Singapura.

"Ditugaskan ke sini, tapi pergi ke sana. Kabarnya pertemuan dengan Kedubes di Singapura dipimpin oleh Zulkarnain SE MM dari BPKS. Keanehan ini harus diusut," pinta tokoh Aceh Besar yang alumni UGM ini.

Artinya, tambah dia, perjalanan ke Singapura tersebut tidak sesuai dengan misi pada Surat Tugas. "Ini sungguh kebijakan yang aneh. Ini merupakan tindakan penipuan terhadap keuangan negara. Karena tidak bertemu dengan pihak Gobal Port, maka tidak boleh serta merta meminta distempel SPPD pada KBRI. Ada asumsi agar lolos dari audit BPK nanti," tambah Usman lagi.

"Ini bukanlah upaya tindak lanjut dari apa yang sudah pernah digagas oleh manajemen sebelumnya. Deputi Komersil saja tidak masuk dalam rombongan yang berangkat karena sudah ada komunikasi dengan pihak Global Port bahwa tidak dapat menerima tim BPKS berhubung Natalan dan Tahun Baru. Sungguh tega mereka memamfaatkan uang negara untuk tujuan tamasya ke luar negeri," ujarnya.

Dia pun mempertanyakan tentang laporan perjalanan dinas yang mengesankan manajemen BPKS yang lama seolah-olah bersalah dengan memberikan "Alamat Palsu Global Port". 

"Anehnya perjalanan rombongan yang menghabiskan uang negara ratuuan juta rupiah ini untuk tamasya akhir tahun seakan menjadi superhero karena berhasil membongkar alamat palsu," tandas Usman.

"Kalau hanya untuk mencari alamat palsu di Singapura. Lalu kenapa harus bawa segerombolan manusia yang pergi dengan beban biaya negara? Bukankah cukup Deputi Komersil dan staf pengawasan saja untuk tugas itu? Ini sampai kepala ULP dibawa. Ini sungguh laporan perjalanan dinas terlicik di dunia," tambahnya lagi.

Selain itu, Usman juga menduga izin Sesneg RI diduga tidak sesuai prosedur. Biasanya harus ada lampiran atau bukti undangan dari pihak yang menerima atau dalam hal ini undangan dari Global Port.

"Ini tak ada undangan dari Singapura. Tapi mereka ngotot untuk pergi di akhir tahun. Saat melihat kantor tidak buka di sana, dituduhlah alamat palsu. Sungguh terlalu. Banyak dusta dan asal-asalan. Mereka tak punya kapasitas untuk mengurus lembaga bisnis besar," ungkap mantan Wakil Rektor Unaya ini.

Secara internal, kata Usman, dijumpai banyak kejanggalan, terutama terkait semua Surat Tugas ke luar negeri. Ia mempertanyakan soal pengesahan legalitas surat tugas yang hanya ditandatangani oleh Wakil Kepala BPKS Islamuddin, padahal, menurutnya, Kepala BPKS Razuardi ada di tempat, dan konon pimpinan tidak mengetahui agenda kunjungan tersebut.

"Apakah prosedurnya memang begitu di BPKS? Atau jangan-jangan ini hanya akal-akalan Plt. Wakil Kepala saja agar dapat bertamasya dengan kawan-kawan ke luar negeri dengan menggunakan uang negara? Plt Waka BPKS memang tak pergi ke Singapura. Ia bersama Deputi Pengawasan, dan sejumlah pejabat lain memilih pergi ke Labuan, dekat Brunei, juga dengan uang negara dari APBN Perubahan di BPKS," papar Usman yang mengaku akan berkunjung ke Pulo Aceh untuk melihat kemajuan Free Port di sana.

Usman mengaku miris melihat apa yang dilakukan elite BPKS akhir-akhir ini. 

"Di saat masyarakat Aceh hidup dalam kemiskinan, mereka asyik bertamasya ke luar negeri menggunakan uang rakyat, dengan alasan mencari alamat palsu. Jika Anda-anda di BPKS masih punya hati nurani, tolong kembalikan uang rakyat. Mari kita bersikap gentleman," pungkas Usman.

"Wahai elite BPKS, ketahuilah cara-cara pemborosan uang negara untuk keperluan tamasya pribadi dan kelompok adalah haram. Yang haram itu tidak berkah, dan ada balasan di hari akhir melalui pengadilan Allah," Usman menasihati. (Im)