DIALEKSIS.COM | Banda Aceh – Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh, Zainal Arifin Lubis mengatakan, Indonesia memperjuangkan empat tema prioritas di bidang keuangan dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tahun 2018. Hal ini dilakukan untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.

"Tema pertama adalah mengenai kebijakan ekonomi global, khususnya harmonisasi kebijakan antarnegara untuk pemulihan global dan mengatasi ketidakpastian global. Tema kedua adalah pembiayaan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dari sisi infrastruktur tumbuh sangat cepat, yang mendatangkan apresiasi dari dunia internasional," ujar Zainal yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Yang ketiga adalah ekonomi digital. Pembahasan antara lain akan berkisar kepada bagaimana ekonomi digital dapat dilakukan untuk pembiayaan UMKM serta teknologi finansial.

Sementara tema keempat adalah ekonomi dan keuangan syariah. Kesempatan ini digunakan untuk menunjukkan kepada dunia internasional mengenai pencapaian dan potensi besar yang dimiiki Indonesia dalam bidang tersebut.

Terkait kontribusi daerah, Zainal menyatakan daerah dapat berperan besar dalan mengurangi defisit transaksi berjalan terus menjaga agar defisit berada pada level yang aman.

Aceh sebagai salah satu provinsi yang kaya dengan sumber daya alam dengan berbagai komoditas unggulan untuk tujuan ekspor dan komoditas pengganti impor berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi defisit transaksi berjalan Indonesia.

"Selain itu, kontribusi ini didukung pula oleh potensi di sektor pariwisata. Dengan keindahan alamnya yang luar, Aceh memiliki banyak destinasi wisata yang dapat  dikembangkan menjadi destinasi wisata kelas dunia. Meski pasokan devisa dari sektor pariwisata Aceh saat ini masih kecil, namun aktivitas ekonomi yang dapat digerakkannya cukup besar," tambahnya.

Selain potensi wisata alam, sambungnya, Aceh juga berpotensi menjadi destinasi utama wisata halal. Menurut catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), ada 13 provinsi yang sudah siap sebagai destinasi wisata syariah, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.