Formatuer/Ketua Umum HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kesejahteraan rakyat Aceh yang masih belum membaik sampai saat ini, tentu sangat memprihatinkan. Dengan segala kucuran dana di Aceh harus bisa membuat dan mensejahterakan Aceh. Kendati demikian, banyak suara berkata lain.

Formatuer/Ketua Umum HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli juga merespon dan mengatakan, 16 tahun setelah perdamaian, Aceh masih menjadi salah satu provinsi yang tertinggal di Indonesia, hampir dari segala sektor tidak bisa dibanggakan, baik pendidikan, kesehatan, Kesejahteraan masyarakat masih sangat jauh dari kata ideal, selama ini MoU Helsinki hanya seakan-akan membahas tentang hal-hal yang semiotika.

“Namun untuk kepentingan publik sangat jarang di perjuangkan oleh pejabat baik legislatif ataupun eksekutif, bahkan tokoh politik sekalipun,” ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kita sangat malu ketika data dari BPS Aceh masih bertahan dengan posisi termiskin.

“Padahal Dana Otsus Aceh terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan Papua, namun itu masih belum bisa mendongkrak Perekonomian masyarakat, disini tentunya ada kesalahan manajerial, atau mungkin dana otsus hanya untuk kepentingan segelintir kaum Oligarki saja,” tegasnya.

Sementara itu, Kata Fadli, Nova masih belum melakukan yang terbaik untuk Aceh, masih belum ada perubahan yang signifikan dilakukan oleh Nova di akhir-akhir masa jabatannya.

“Kita sangat menyayangkan pemerataan ekonomi yang tidak merata ini, ini salah satu lagi kinerja buruk dari pemerintah Aceh,” tegas Fadli.

Selanjutnya Fadli mengatakan, pemerintah Aceh harus memaksimalkan dana Otsus untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, karna jika tidak diperpanjang makan tahun 2027 Dana Otsus akan berakhir.

Fadli mengatakan, Jika tanpa persiapan yang matang, dikhawatirkan Aceh akan lebih tertutup lagi, harapan dari 16 tahun peringatan perdamaian Aceh MoU Helsinki itu harus menjadi Identitas semua masyarakat Aceh.

“Bukan hanya sekelompok orang saja, agar perjuangan untuk merealisasikan MoU Helsinki bisa kita lakukan secara bersama-sama, MoU Helsinki bukan hanya membahas tentang semiotika seperti bendera dan lain-lain, namun ada hal yang lebih substansial lagi yang harus diperjuangkan, yaitu tentang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan,” tutupnya kepada Dialeksis.com. [ftr]