[IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur The Aceh Institute, Dr Fajran Zain menyampaikan beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari dinamika politik sepanjang 2020 untuk 2021 mendatang. 

“Pertama, soal kepastian hukum jadi sepanjang tahun 2020 kita dihadapkan pada persoalan yang sangat serius yaitu soal keadilan dan kepastian hukum,” ujar Fajran saat dihubungi Dialeksis.com, Jumat (1/1/2021).

Ia melihat dalam pemerintahan memasuki periode kedua Presiden Joko Widodo memimpin, terjadi ambigu dalam hal menjalankan pemerintahan. Karena selama ini terjadi titik yang mana pemerintah terkadang sangat cepat dalam melakukan pengungkapan kasus, kemudian ada juga posisi pemerintah sangat lambat dalam merespon suatu kasus.

“Bahkan ada yang tidak direspon sama sekali, ada juga yang tidak jelas pelakunya,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini banyak perkara-perkara yang ambigu, seperti keputusan aparat kepolisian yang memutuskan si A bersalah tanpa melalui proses pengadilan, mengapa keputusan itu ada di tangan polisi,

“ Yang memutuskan si A bersalah itu bukan polisi tetapi hakim, yang memutuskan seseorang kena pasal bla bla itu bukan otoritas polisi,” sebutnya.

 Lanjutnya, aparat keamanan sekarang justru menjadi alat kekuasaan tidak lagi menjadi alat untuk mempertahankan negara, atau membela kepetingan masyarakat atau rakyat.

“Mengerikan sekali kalau kondisi ini yang kemudian terjadi kembali di tahun-tahun selanjutnya,” ucapnya.

Kemudian, kondisi negara yang semakin otoriter termasuk memberengus pers, meretas isu-isu yang bersifat kritis, mengidentifikasi nama-nama yang hari ini menyuarakan sikap-sikap yang oposan.

“Hal itu terjadi pada titik tertentu tidak hanya mematikan demokrasi tetapi juga meruntuhkan, artinya negara kehilangan keseimbangannya, tokoh-tokoh publik hilang,” jelasnya.

Kunci kepastian hukum, pemerintah perlu menjamin adanya kepastian hukum yang berlaku adil bagi semua, stabilitas politik, ruang demokrasi yang mestinya harus tetap dijaga.

Kalau dalam konteks aceh sekarang kan debat soal cawagub, namun setelah itu selesai kita bicara lagi isu transparansi dan akuntabilitas public, pemerintah kita mengelola banyak sekali anggran kemudian transparansinya menjadi subjektif, jadi pertanyaan banyak orang.

Berbicara konteks perpolitikan di Aceh, baru-baru ini terjadi memperhentian Kepala Dinas Pendidikan yang dilakukan secara mendadak tanpa penjelasan dan diberhentikan sebelum waktu tutup tahun.

“Jangan sampai pemerintah tinggalkan fitnah di kalangan masyarakat, pemerintah harus memberikan jawaban. Perlu penjelasan dari pemerintah mengapa ada pemberhentian mendadak,” imbuhnya.

Fajran berharap, pemerintah jangan tinggalkan ketidakpastian, karena akan memicu lahirnya fitnah baru dalam kalangan masyarakat, keresahan ambiguitas, sebab politik dan hukum itu butuh kepastian, kalau tidak akan terjadi instabilitas.