Konferensi pers kelompok GAM Independen di Cafe 3 in 1, Banda Aceh, Rabu (27/2) foto:Dialeksis.com/Baim 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kelompok GAM Independen menilai Jokowi merupakan orang baik, sehingga layak untuk diperjuangkan untuk menjadi Presiden kedua kalinya. 

"Belum ada tujuh presiden yang memiliki sikap pro rakyat seperti Jokowi, kehidupannya sederhana, tidak ada keluarganya yang bermain proyek"ujar Ketua Presidium GAM Independen Tgk Syekhy saat menggelar konferensi pers di Cafe 3 in 1, Banda Aceh, Rabu (27/2)

Tgk Syekhy menganggap periode pemerintahan Jokowi lebih baik dilanjutkan, karena pihaknya belum melihat ada calon presiden lain yang memiliki konsep kerakyatan seperti yang dimiliki Jokowi.

"kami tidak melihat ada indikasi konsep kerakyatan pada capres lain, seperti yang dimiliki Jokowi"kata Tgk Syekhy.

Bahkan, tambah Tgk Syekhy, pihaknya mengkhawatirkan terhadap pihak yang berusaha untuk menghadirkan kembali gaya orde baru.Tgk Syekhy memperjelas pernyataanya dengan menyebut Prabowo merupakan rezim dan antek orde baru.

"karena Prabowo merupakan rezim dan antek orde baru" tegasnya.

Tgk Syekhy menegaskan, pihaknya tidak memiliki rasa takut terhadap siapapun dengan pilihan yang sedang diperjuangkan saat ini.

"ketika kita mengatakan yang benar, walau apapun resikonya, kita tidak takut. kita siap. Bagaimana siap semuanya?"kata Tgk Syekhy yang disambut koor "siap" oleh puluhan eks kombatan yang mendampinginya.

Tgk Syekhy kembali menegaskan, GAM Independen bukanlah tim sukses Jokowi dan tidak ada yang dipaksa.

"sekali lagi saya ulang, kita bukan tim sukses. Kita hanya simpatisan dan merasa terpanggil"tegasnya berulang-ulang.

Pada akhir konferensi persnya, GAM Independen membacakan pernyataan sikapnya. terhadap Pilpres 2019 di Aceh yang dibacakan bersama-sama oleh seluruh eks kombatan yang hadir.

Berikut Pernyataan Sikap GAM Independen

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahuakbar 3 x

Kami masyarakat Aceh tidak akan takut menentukan pilihan Capres-Cawapres RI menjelang Pemilu 2019 yang aman, damai, dan demokrasi di Provinsi Aceh.