[Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh, meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, agar segera mengakhiri kebijakan yang melahirkan soal cetak Spanduk, Baliho dan SK untuk bupati/walikota.

Koordinator Gerak Aceh, Askalani mengatakan, saat sekarang publik butuh kebijakan munamental, yang berhubungan langsung dengan dengan dengan kebijakan soal Pangan dan masa depan pasca pandemi.

“Pak PLT Gubernur, sudahlah kebijakan yang hanya berorientasi pada indikator akhir sebuah kebijakan melahirkan soal cetak Spanduk, Baliho dan SK untuk bupati/walikota untuk segera diakhiri,” ujar Askalani.

Askalani menambahkan, Pemerintah Aceh sudah saatnya merancang program, menjadikan Aceh sebagai embrio lumbung pangan, pertanian, perikanan, perkebunan karena letak Aceh berada pada jalur strategis.

Daerah-daerah lain malah sudah merancang Food Estate, sementara Pemerintah Aceh masih sibuk dengan program dan kegiatan bernuangsa akhir adalah cetak Baliho, Spanduk dan SK atau delegasi wewenang.

“Kampung orang sudah bicara kebijakan pasca pandemi, sementara kita malah masih sibuk dengan program dan kegiatan bernuangsa akhir adalah cetak Baliho, Spanduk dan SK atau delegasi wewenang kepada orang lain,” tutur Askalani.