Jum`at, 22 Agustus 2025
Beranda / Berita / Aceh / Gubernur Aceh Bahas Tindak Lanjut Kerja Sama dengan India

Gubernur Aceh Bahas Tindak Lanjut Kerja Sama dengan India

Jum`at, 22 Agustus 2025 12:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf hadiri pertemuan dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, di Jakarta, Rabu (20/8). Foto: Humas Aceh


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf hadiri pertemuan dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, di Jakarta, Rabu (20/8). 

Pertemuan ini merupakan inisiatif dari Pemerintah India melalui Kedutaan Besar India, sebagai tindak lanjut atas penjajakan awal yang dimulai sejak tahun 2018, saat Presiden RI ke-7 Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke India.

Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan kerja sama yang telah dilakukan antara Pemerintah India dan Indonesia, termasuk studi Pengembangan Pelabuhan Teluk Sabang yang telah dilakukan (Rail India Technical and Economic Service (RITES).

Sejak itu, komunikasi dan pembahasan kerja sama terus berlanjut. Salah satu langkah konkret adalah pelaksanaan Feasibility Study oleh RITES (Rail India Technical and Economic Service) terhadap Pelabuhan Sabang, yang telah dilakukan sebelumnya. Pertemuan terbaru ini menjadi momentum penting untuk memperkuat dan mempercepat realisasi kerja sama tersebut.

Hadir dalam pertemuan, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Anggota Komisi III DPRA Salmawati, Asisten II Setda Aceh Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar India Bijay Selvaraj, Wakil Konsul Bidang Politik India, serta perwakilan Jaya Mata India.

Gubernur Muzakir Manaf menyambut baik inisiatif Pemerintah India dan menegaskan dukungannya untuk mempercepat pengembangan Kawasan Sabang yang menjadi wilayah kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

“Pemerintah Aceh akan memberikan dukungan penuh terhadap rencana kerja sama ini. Saya juga akan segera menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong percepatan pelaksanaan Joint Task Force (JTF) di Aceh,” ujar Gubernur yang akrab disapa Mualem.

Pelaksanaan JTF ke-3 yang direncanakan berlangsung di Aceh sejak tahun 2023 mengalami penundaan. Karena itu, Mualem menilai perlu adanya dorongan langsung dari Presiden agar Kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri sebagai Focal Point dalam kerangka kerja sama forum tersebut dapat segera terlaksana.

Kerja sama yang difokuskan di Kawasan Sabang (Sabang dan Pulo Aceh) akan mencakup sektor kepelabuhanan, khususnya pengembangan fasilitas Container Terminal (CT1 dan CT3) sebagai pelabuhan transshipment. Selain itu, rencana kolaborasi juga akan diperluas ke bidang pariwisata, jalur perdagangan langsung India-Aceh, serta sektor medis.

Dalam bidang kesehatan, India akan mengirimkan dokter-dokter untuk bertugas di Aceh, sementara tenaga medis Aceh juga berkesempatan belajar dan bertugas di India. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM kesehatan Aceh dengan teknologi medis terkini.

Gubernur Aceh juga berencana mengundang Duta Besar India untuk berkunjung langsung ke Aceh pada akhir Agustus atau awal September mendatang.

Sementara itu, Dubes India Sandeep Chakravorty menegaskan bahwa kerja sama dengan Aceh memiliki nilai strategis tinggi dan sebagai momentum penting untuk memperkuat komitmen kerja sama mengingat kedekatan lokasi Provinsi Aceh dengan Andaman-Nicobar Islands (ANI) di India. 

“Sabang dan Aceh adalah wilayah yang sangat penting, baik dari sisi geografis maupun budaya. Kedekatan jarak dengan India dan kesamaan kultur menjadi modal besar untuk memperkuat hubungan kerja sama ini,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral, Gubernur Muzakir Manaf juga dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke India pada Oktober 2025 mendatang.

Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah membahas peluang kerja sama strategis, termasuk rencana menjadikan Pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan transshipment pada “Shared Vision of Maritime Cooperation in the Indo-Pacific” di tahun 2018. 

Untuk itu, Gubernur Aceh meminta kementerian terkait, khususnya Bappenas, Kementerian Luar Negeri, serta lembaga teknis lainnya, agar turut mendorong percepatan tindak lanjut atas potensi kerja sama tersebut.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

perkim, bpka, Sekwan
riset-JSI
sekwan - polia
bpka