DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Nova Iriansyah didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, para asisten dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), mengikuti acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (29/11/2021).

Kegiatan yang berlangsung secara virtual itu diikuti Nova dari Meuligoe Gubernur Aceh. Sementara Presiden Jokowi memimpin acara itu dari Istana Negara, Jakarta. Presiden Jokowi dalam acara itu juga didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Penyerahan DIPA tersebut dilakukan secara simbolis kepada beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan secara virtual kepada seluruh Pimpinan K/L dan Daerah. 

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2022,” kata Presiden Jokowi.

Presiden kemudian menyampaikan sambutan yang di antaranya berisi peringatan agar tetap waspada mengingat belum berakhirnya pandemi Covid-19. Presiden juga mengingatkan kemunculan varian baru Covid-19, yaitu varian Umicorn yang diminta diwaspadai dan diantisipasi sejak dini oleh seluruh pihak di Indonesia.

Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga serta kepala daerah untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022. Pemerintah disebut harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, antisipatif dan juga fleksibel, serta selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

Selain itu, Presiden juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memfokuskan enam kebijakan utama, yakni melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, peningkatan SDM yang unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kemudian, kebijakan tentang penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.

“Di Tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid-19 yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” kata Presiden. (raf/ha)