Hendra Fadli, S.H., M.H warga Banda Aceh sekaligus Ketua Nasional Aktivis 98 (JARNAS 98). Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Aceh - Padamnya aliran listrik yang berkepanjangan pascabencana di Aceh dinilai telah menghambat upaya mitigasi bencana dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk di wilayah yang tidak terdampak langsung. Hal tersebut disampaikan oleh Hendra Fadli, S.H., M.H warga Banda Aceh sekaligus Ketua Nasional Aktivis 98 (JARNAS 98).
Hendra menegaskan, apabila hingga Minggu (14/12) listrik tidak juga menyala sepenuhnya sebagaimana janji kedua pihak PLN, maka sistem kelistrikan Aceh patut dipertanyakan serius.
“Kalau besok, Minggu (14/12), listrik tidak juga menyala sepenuhnya sebagaimana janji kedua mereka, maka PLN dengan sistem interkoneksi jahannam ini patut dianggap sebagai penyumbang kegagalan mitigasi bencana di Aceh,” tegas Hendra saat menyampaikan kepada Dialeksis, Minggu (14/12).
Ia menjelaskan bahwa wilayah seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang hingga hampir seluruh kawasan Barsela sejatinya tidak terdampak serius oleh bencana yang terjadi. Wilayah-wilayah tersebut seharusnya dapat dijadikan zona penyangga untuk mendukung daerah yang terdampak langsung.
“Pemerintah dan masyarakat di zona aman seharusnya bisa berperan lebih aktif sebagai penyelamat, baik dengan memberikan bantuan logistik maupun tenaga ke daerah yang terdampak langsung,” ujarnya.
Namun kenyataannya, kata Hendra, masyarakat di zona yang relatif aman justru ikut terpuruk akibat padamnya listrik yang berlangsung lama. Aktivitas ekonomi lumpuh, dan beban hidup warga semakin berat.
“Warung-warung nasi pada tutup, sejumlah UMKM termasuk tukang cukur pun merugi akibat listrik padam. Ini sistem interkoneksi jahannam. Satu dua tower di seberang tumbang, eh seluruh kawasan ikut menanggung himpitan ekonomi yang semakin berat,” ungkapnya.
Menurut Hendra, kondisi tersebut secara langsung menyulitkan upaya mitigasi bencana oleh Pemerintah Daerah, baik dalam memulihkan keadaan maupun dalam meminimalisir risiko dan mencegah dampak lanjutan dari bencana.
Ia juga menyoroti kelangkaan energi lain yang terjadi bersamaan, seperti gas, bahkan di wilayah yang tidak terdampak bencana.
“Listrik padam, gas langka bahkan di kawasan yang tidak berdampak bencana menunjukkan lemahnya pemerintah dalam mitigasi bencana. Salah satu faktor utama mandeknya mitigasi ini adalah gagalnya upaya PLN memulihkan secara cepat jaringan listrik di Aceh, sampai dengan tiga pekan sejak bencana melanda,” jelasnya.
Dirinya lanjut menjelaskan, kondisi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan PLN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan Aceh, khususnya dalam konteks kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Tanpa pembenahan yang nyata dan cepat, dampak sosial ekonomi akibat gangguan listrik dikhawatirkan akan terus meluas dan menambah penderitaan masyarakat, bahkan di wilayah yang seharusnya berada dalam kondisi aman.
"Pemerintah diharapkan tidak sekadar berpegang pada janji pemulihan, tetapi memastikan hak dasar masyarakat atas energi benar-benar terpenuhi, terutama di tengah situasi darurat bencana," tutup komentar dengan tegas.
Hingga berita ini diturunkan, pemulihan listrik di sejumlah wilayah Aceh masih belum sepenuhnya normal, sementara aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi kecil terus terdampak.
Sebelumnya
