Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, Daniel Arca didampingi Kepala Biro Humpro, Muhammad Iswanto dan Kepala Biro Umum Setda Aceh, Akmil Husen, mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI pada HUT RI ke 75 Tahun 2020 melalui video conference dari Gedung Nusantara II DPR RI, di Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Jum'at (14/8/2020).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mengikuti dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka memperingati Hut ke 75 Kemerdekaan RI yang digelar secara virtual, Banda Aceh, Jumat (14/8/2020).

Dalam sambutannya, Presiden RI Jokowidodo mengatakan, peringatan kemerdekaan di tahun ini sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun lalu, jika hari kemereka Indonesia selalu semarak dan banyak kegiatan, namun kali tidak bisa dilakukan akibat pandemi Covid-19.

Setidaknya, sebanya 215 negara, kata Jokowi, saat ini sedang menghadapi masa sulit akibat pandemi Covid-19. “Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus di dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737 ribu jiwa,” kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR di Senayan Jakarta.

Ia mengatakan, momentum Covid-19 jangan diartikan sebagai sebuah kemunduran melainkan menjadi sebuah peluang kebangkitan untuk mengejar ketinggalan Indonesia dengann melakuan sebuah lompatan baru.

“Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar dan menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan,” ujar Jokowi.

Dengan lompatan-lompatan besar tersebut, kata Joko membawa Indonesia di usia ke-75 tahun ini menjadi negara Upper Middle Income Country. Sehingga pada usia seabad Republik Indonesia yakni 25 tahun kedepan, RI harus sudah mencapai kemajuan yang besar dan menjadikan Indonesia seabagai Negara Maju.

Untuk itu Presiden menginginkan agar semua pemerintah di daerah dapat dengan cepat melakukan perubahan rumusan program dan menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini. Seperti melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat; menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No.2 Tahun 2020; bersinergi dengan BI, OJK, dan LPS untuk memulihkan perekonomian.

“Akibat krisis yang berkepanjangan memaksa kita untuk mengubah cara kerja. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart short cut. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil,” kata President RI itu.

Di masa pandemi Covid-19 Baik itu pemerintah maupun masyarakat harus banyak mengubah pola pikir dan etos kerja sehingga lebih Fleksibilitas, cepat, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Sehingga efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan.

“Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional harus ditingkatkan. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan,” ujar Joko [Rilis].