Direktur KontraS Aceh Hendra Saputra. Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh Hendra Saputra menilai komitmen TNI dalam melakukan reformasi diri masih stagnan alias jalan ditempat. Menurutnya, ada beberapa mandat reformasi yang tidak berjalan seperti yang diharapkan.

"Kita akui, saat ini TNI tidak lagi melakukan hal-hal yang semena-mena. Namun, saat ini terbitnya aturan yang membolehkan tentara menduduki posisi sipil itu merupakan kemunduran dari TNI," ujar Hendra kepada Dialeksis.com, Sabtu, (5/10/2019).

Sementara itu, sambung dia, amanah reformasi tahun 1998 telah menegaskan bahwa TNI harus kembali kepada tupoksi utama sebagai alat pertahanan negara.

"Ada beberapa MoU yang dikerjakan TNI dengan beberapa lembaga. Seharusnya, itu cukup dikerjakan oleh sipil saja," pungkas dia.

Menurut Hendra, amanah UU No 34 Tahun 2004 telah menyebutkan bahwa TNI harus profesional dan tidak terlibat dalam aktifitas-aktifitas sipil.

"Faktanya hari ini ada puluhan MoU TNI dengan beberapa kementrian/lembaga. Misalnya kerjasama dengan BKKBN. Coba cek aja di media, kan ada tuh 'TNI melakukan sosialisasi terhadap pemasangan kontrasepsi'. Ngapain coba?," gugat dia.

Dia mengatakan HUT yang ke 74 tahun ini harus dijadikan momentum oleh pihak TNI untuk kembali ke tupoksinya, sebagai alat pertahanan dan penjaga kedaulatan negara.

"Kita berharap TNI bisa fokus pada tupoksi saja sebagai alat pertahanan negara. Sebagai negara yang luas dengan wilayah maritim, perkuat saja armada angkatan lautnya. Kalau angkatan yang lain sudah cukup mumpuni saya pikir," ujar Hendra.