Ibu-ibu yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Blang Lancang (IKBAL) melakukan aksi damai di depan gerbang bekas PT Arun LNG, Lhokseumawe, Senin (26/8/2019). [FOTO: Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Seratusan massa terdiri dari kaum ibu-ibu yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Blang Lancang (IKBAL) melakukan aksi damai di depan gerbang bekas PT Arun LNG, Lhokseumawe, Senin (26/8/2019). 

Koordinator Aksi Teuku Sultan Jufri meminta pelibatan IKBAL sebagai Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berdiri di atas tanah adat serta leluhur masyarakat Blang Lancang.

Jufri mengatakan, dalam hal ini pihaknya meminta supaya diberikan haknya atas dana hasil minyak dan gas yang disalurkan Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Otonomi Khusus serta dijadikan desa otonom baru berdasarkan pengorbanan harta benda sejak tahun 1974.

"Agar jasa masyarakat Blang Lancang selalu dikenang, kami meminta monumen dan museum masyarakat Blang Lancang dapat berdiri di kawasan tersebut dan menjadikan monumen nasional," sebut Jufri.

Selain itu massa juga meminta diberikan jaminan pendidikan, kesehatan dan beasiswa bagi setiap putra-putri masyarakat Blang Lancang. Masyarakat Blang Lancang juga harus diberikan akses kemudahan untuk menziarahi makam orangtua, keluarga dan leluhurnya yang berada di areal kawasan industri.

"Kami juga meminta pihak KEK Arun memberikan jaminan tenaga kerja bagi putra dan putri masyarakat Blang Lancang," kata Jufri dalam orasinya.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB tersebut turut dikawal dan diamankan oleh puluhan aparat keamanan dari Polres Lhokseumawe.

Massa juga membawa bendera merah putih dan berbagai alat peraga lainnya. Selain itu massa juga membacakan puisi untuk meminta hak konsesi atas tanah mereka. Dalam aksi tersebut pihaknya menolak PT BAS dan Pertamina Hulu Energi (PHE) dan menganggap perusahaan tersebut sudah membuat warga layaknya sapi perah.

Sebagaimana diketahui, Aceh sempat berjaya dengan penghasilan migas pada era 1980 - 90-an dengan beroperasinya industri migas PT Arun LNG di Lhokseumawe sejak 1974. Hingga beberapa tahun kemudian, daerah itu pun dijuluki Kota Petro Dollar karena tingginya perputaran uang di sana. 

Tapi industri itu meredup pasca konflik bersenjata memuncak di Aceh dan cadangan migas temuan 1974 habis diproduksi.(faj)