Ketua IKAMBA, Akbar Anzulai. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq dinilai telah bekerja dengan maksimal atas beberapa persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal yang paling krusial yang mampu ditanganinya adalah soal utang, potensi defisit anggaran dan inflasi yang sempat mengancam jalannya roda pemerintahan. 

Penilaian tersebut disampaikan oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh (Ikamba) Akbar Anzulai. "Dalam kacamata saya, kinerja Pj Wali Kota Bakri Siddiq dalam empat bulan terakhir ini sudah on the track, beliau juga menyahuti kritik kami dengan baik, ini dibuktikan dengan eksekusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh" ujar Akbar dalam siaran pers yang diterima Dialeksis.com, Banda Aceh, Kamis (1/12/2022).

Dalam catatannya, begitu menakhodai Banda Aceh, Bakri Siddiq menerima 'sisa utang Pemerintah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2021 sekira Rp 23 miliar, dan potensi defisit anggaran yang mencapai Rp 225 miliar lebih.

"Langkah rasionalisasi anggaran yang dilakukan pj wali kota sudah tepat untuk menyehatkan kondisi keuangan Pemko Banda Aceh," sebutnya.

"Output-nya adalah APBK-P 2022 yang memangkas anggaran-anggaran yang tidak urgent dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berbeda dengan APBK 2021 yang ditetapkan dengan peraturan wali kota sebelumnya, APBK-P 2022 disetujui oleh seluruh fraksi legislatif," tambahnya.

Imbas positifnya, pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja (TPP) pegawai Pemko Banda Aceh dan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang di dalamnya memuat gaji keuchik dan aparatur gampong, serta dana operasional pemerintah desa, bisa dibayarkan tepat waktu.

Terkait tudingan pj wali kota tidak memiliki keberanian untuk melakukan mutasi atau pergantian jajarannya, Akbar mengatakan itu ranahnya birokrasi, namun Akbar mengingatkan agar setiap mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh harus mengedepankan azaz profesionalitas agar kualitas aparatur sesuai dengan kebutuhan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri.

Kemudian, kata dia, langkah-langkah penanganan inflasi yang diambil Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq juga diapresiasinya. Sebelumnya sempat Ikamba mengkritik atas kondisi ekonomi Banda Aceh pasca kenaikan harga BBM di awal-awal bulan September.

"Bisa kita lihat berbagai gebrakan beliau mulai dari banyaknya kegiatan pasar murah, gerakan menanam di perkarangan rumah, hingga kerja sama ketahanan pangan dengan Aceh Besar," tuturnya.

Namun Akbar memberi catatan agar Pemerintah Kota Banda Aceh jangan terlena dengan kondisi yang mulai membaik ini. Pj Walikota Banda Aceh harus semakin meningkatkan intensitas kerjanya lewat gebrakan-gebrakan yang berorientasi pada kesejahtraan rakyat dan kenyamanan warga kota.

Selain itu, pj wali kota juga sukses melobi dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur bagi Banda Aceh yang akan dimulai tahun depan.

"Sejumlah proyek pembangunan jalan, drainase, layanan air bersih, hingga rumah bagi kurang mampu akan dimulai pada 2023 dengan total anggaran mencapai Rp 170 miliar lebih," ungkapnya.

Adapun sejumlah proyek akan dimulai pengerjaannya tahun depan, di antaranya pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah air bersih dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Permukiman di sejumlah desa.

"Kemudian kami juga mencatat bakal ada pembangunan dan rehab rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 135 unit, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 2,1 kilometer, dan drainase lingkungan 4,4 kilometer, " kata Akbar.

"Bukan hanya itu, Pemko Banda Aceh juga akan melakukan penanganan long segment tehadap Jalan Hasan Saleh di kawasan Neusu, mulai dari Simpang Lamlagang hingga Lapangan Jasdam. Total dana APBN untuk pembangunan IPAl, rumah duafa, drainase, dan jalan ini mencapai Rp 50 miliar lebih," tambah Akbar.

Ikamba juga menilai pj wali kota sigap menerima keluhan masyarakat terkait crowded-nya kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng.

"Informasi yang kami terima, masterplan pengembangan dan penataan kawasan itu sudah ada. Lalu anggaran pembebasan lahan untuk tahun depan juga telah disediakan oleh Pemko Banda Aceh," katanya.

Proyek lainnya yang bersumber dari APBK Banda Aceh, yakni pembangunan pedestrian di sepanjang Jalan TP Nyak Makam di kawasan Lampineung. "Kami menilai proyek tersebut sangat tepat mengingat semakin padatnya aktivitas di sana karena banyak terdapat fasilitas sekolah, perkantoran, gedung pertemuan, dekat dengan stadion, puat kuliner, dan juga nanti Trans Studio Mall," tegasnya.

Ia juga mengapresiasi atensi Bakri Siddiq terhadap pelayanan air bersih. "Untuk mengoptimalkan pelayanan Perumdam Tirta Daroy, pj wali kota kita lihat juga begitu gencar melobi pusat untuk merenovasi bendungan karet di Krueng Aceh yang menjadi sumber baku produksi air bersih selama ini."

"Khusus untuk renovasi bendung karet ini, berdasarkan informasi yang juga sudah di-publish di media, anggarannya mencapai Rp 123 miliar dan telah disetujui oleh pemerintah pusat. Sesuai rencana, pengerjaannya akan dimulai juga tahun depan, kami berharap setelah proyek ini selesai tidak ada lagi cerita kalau Banda Aceh krisis air bersih," kata Akbar.

Terakhir, pesan dari Akbar, sebagai penjabat wali kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, sudah sepatutnya program dan kegiatannya disosialisasikan dan dipublikasikan dengan baik kepada masyarakat. "Baik lewat pemberitaan media, medsos, hingga baliho. Ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban dan laporan masyarakat. Pastinya sebagai anak Banda Aceh secara moral kami akan terus mengawal kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh ke jalan yang baik.[]