DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IMPAS) Aceh - Jakarta menyayangkan terkait dengan adanya temuan penjualan daging babi dan anjing di Banda Aceh seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota DPRA saat rapat Paripurna penyerahan LKPJ Gubernur Aceh beberapa hari lalu di gedung DPRA, Banda Aceh.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum IMPAS Nazarullah kepada media dialeksis.com, pada Jum'at (7/04/2023) pihaknya menilai, adanya temuan tersebut merupakan ketidaktegasan pemerintah dalam hal pengawasan dan penerapan penegakan syari'at islam di Aceh. 

"Padahal dalam UU No. 11 tahun 2006 pasal 126 dengan jelas telah disebutkan terkait penerapan syari'at islam di Aceh dalam point ke-2 menyebutkan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam di Aceh", Jelasnya.

Nazarullah menambahkan pihaknya juga sangat kecewa atas sikap Pemerintah Aceh saat ini yang dinilai tak tegas mengurusi Aceh.

Hal ini perlu untuk segera dilakukan evaluasi kinerja termasuk evaluasi Kepala Pemerintah Aceh selaku pucuk pimpinan tertinggi saat ini yaitu Pj Gubernur Aceh.

Menurutnya, alasannya jelas karena dalam UU tersebut pada pasal 127 juga disebutkan bahwa pemerintah Aceh dan Pemerintah kab/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syari'at Islam. 

"Nah, hal ini kan jelas bahwa adanya temuan tersebut merupakan salah satu bukti kelalaian dan ketidakseriusan Pemerintah dalam hal pengawasan syari'at islam yang ada di Aceh saat ini, dan kami menyaranka kepada pihak DPRA supaya segera mengusulkan pergantian Pj Gubernur Aceh kepada Pemerintah Pusat," Ungkapnya.

Selain itu, Nazarullah berharap agar DPRA harus menjadi pihak yang benar-benar menjadi pengontrol segala bentuk kinerja Pemerintah Aceh saat ini dibawah pimpinan Pj Gubernur Achmad Marzuki dalam segala sektor demi terwujudnya Pembangunan Aceh yang Bermartabat dan Berlandaskan Kekhususan yang ada.

"Meskipun tidak mudah dan banyak tantangan karena dihadapkan dengan Momentum tahun-tahun Politik mendatang. Namun, kami selaku generasi muda Aceh sangat berharap agar pihak DPRA Provonsi Aceh sebagai salah satu wakil rakyat kami bangsa Aceh diparlemen dapat benar-benar serius dalam melalukan segala bentuk pengawasan terhadap kinerja-kinerja Eksekutif," pungkasnya