Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (DPD POSPERA) nyatakan sikap mendukung aksi Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan di Aceh. [Foto: HAK]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (DPD POSPERA) nyatakan sikap mendukung aksi Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan di Aceh.

Hal itu disampaikan oleh ketua DPD POSPERA Fakhrurazi dalam temu pers di warkop Dek Chek Kupi, Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Selasa (29/06/2021).

"Ini terkait penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kapal Aceh Hebat 1,2 dan 3 yang menyedot anggaran hingga Rp 178 Miliyar, Proyek tahun Jamak (Multiyears) 14 ruas jalan dengan anggaran Rp 2,4 Triliun, pembangunan Gedung Oncology Center RSUDZA bersumber dari APBA 2019/2021 dengan anggaran capai Rp 237 M dan dana Refocusing Covid-19 juga beberapa kasus dugaan korupsi lainnya. POSPERA mendukung penuh atas upaya yang dilakukan KPK," sebutnya.

DPD POSPERA menilai Pemerintah Aceh saat ini, terkesan sangat elitis dan tidak humanis, hal ini bedasarkan amatan DPD POSPERA selama ini, melihat Gubernur Aceh seolah sengaja menutup diri dan tidak terbuka dengan masyarakat kecuali dengan kalangan elit semata. 

Sebagai ketua DPD POSPERA, Fakhrurazi  didepan awak media menyatakan 6 sikap atas kinerja pemerintah Aceh dan aksi penyelidikan KPK, yakni: 

• Meminta Pemerintah Aceh untuk fokus menangani Pandemi dan melakukan penyumbuhan ekonomi yang di alami rakyat Aceh yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

• Mendesak pemerintah Aceh untuk meningkatkan realisasi APBA, sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat Aceh dimasa pandemi ini.

• Mendukung upaya KPK melakukan penyelidikan dan memberantas korupsi di Aceh yang transparan. Namun jangan sampai kinerja KPK membuat pemerintah Aceh terbelenggu dan tidak fokus dalam pelaksaan pembangunan Aceh.

• POSPERA Aceh menegaskan akan terus mengawal perkembangan proses penyidikan mega skandal korupsi yang sedang di alami oleh penegak hukum khususnya oleh KPK RI. 

• Mengajak seluruh elemen rakyat Aceh terutama kawan-kawan Ormas OKP, KNPI Aceh, Paguyuban dan Mahasiswa untuk turut serta aktif mengawal kinerja pemerintah Aceh saat ini.

[HAK]