DIALEKSIS.COM | Aceh Barat - Pemerintah Aceh mengapresiasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh yang telah mampu menekan laju inflasi di Bumi Serambi Mekah sebesar 2,02 persen pada Juli 2023, atau terendah ketiga se-Sumatera.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, saat membacakan sambutan Sekda Aceh, pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga, Selasa (22/8/2023).

“Terima kasih kepada Bapak/Ibu semua yang telah bekerja keras dalam menjaga dan mengendalikan inflasi pangan di Aceh. Terkhusus untuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kolaborasi dan sinergi bersama yang telah dilakukan. Melalui pengendalian inflasi pangan yang baik, kita semua berharap kesejahteraan masyarakat Aceh dapat meningkat,” ujar Mawardi.

Mawardi mengungkapkan, peran Pemerintah melalui TPID menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas harga. Sebagaimana diketahui, tahun lalu inflasi Aceh sempat melonjak tinggi bahkan pada bulan Juli 2022 sempat berada di peringkat ke-5 tertinggi nasional dengan nilai inflasi sebesar 6,97 persen (year on year).

“Hal ini menjadi cambuk bagi kita semua dan juga menjadi pengingat agar kita meningkatkan ikhtiar untuk mendukung program-program yang mendukung pengendalian inflasi secara umum, ataupun secara khusus inflasi pangan. Setahun berlalu, saat ini inflasi bulan Juli 2023 di Aceh sebesar 2,02 persen (year on year), dan menduduki peringkat ketiga terendah se-Sumatera,” kata Mawardi.

Namun, Mawardi juga mengingatkan, agar prestasi ini menjadi sebuah catatan bersama. Keberhasilan ini tidak boleh membuat semua pihak jemawa serta menghentikan inovasi dalam menjaga stabilitas harga.

“Keberhasilan ini adalah sebuah prestasi yang layak dirayakan sebagai sarana mengapresiasi dan penyemangat diri. Namun, konsistensi TPID dalam berinovasi harus terus menjadi tantangan terhadap kerja-kerja berat yang harus kita hadapi bersama. Dibutuhkan sinergi, dukungan, koordinasi, dan komitmen berbagai pihak. Untuk itu, kami berharap sinergi kita semua dalam menyukseskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tidak berhenti pada kegiatan ini saja,” ujar Mawardi berpesan.

Mawardi menambahkan, menghadirkan rantai bisnis yang tepat bagi komoditas-komoditas utama pendorong inflasi, yang dapat menguntungkan bagi pelaku usaha dan konsumen, sebagai sebuah upaya pengendalian inflasi secara komprehensif akan selalu menjadi tantangan.

“Rantai bisnis yang baik akan membuat kualitas supply dan demand menjadi seimbang yang selanjutnya akan mengurangi intensitas tekanan terhadap harga, atau dapat dikatakan stabilitas harga akan tercapai,” imbuh Mawardi.

Mawardi mengungkapkan, dalam upaya penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terdapat tujuh program unggulan yang harus dilakukan, yaitu Dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah/SPHP, Penguatan ketahanan pangan strategis, Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), Dukungan untuk subsidi ongkos angkut, Peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan, Penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK), diantaranya neraca pangan daerah, Penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Sementara itu, kepada GNPIP di Aceh, Mawardi juga menekankan beberapa hal, yaitu terkait Pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), Mendorong GerTam (Gerakan Tanam) untuk meningkatkan produksi pertanian, Meningkatkan Kerja sama Antar Daerah (KAD), yang didorong dengan subsidi ongkos angkut, dan Memfokuskan operasi pasar dan pasar murah pada pasar tradisional yang menjadi sampel BPS.

“Harapan kami, program-program tersebut dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan dukungan, kerjasama dan kolaborasi antar berbagai pihak. Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pelaku usaha pada rantai usaha pertanian dari hulu ke hilir. Karena mereka lah yang merupakan ujung tombak dari proses pengendalian inflasi pangan. Semoga berbagai upaya kita dalam mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat mendapat ridha dari Allah,” pungkas Mawardi.

Di sisi lain, dalam sambutannya, Mawardi menjelaskan, keberhasilan pengendalian inflasi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Salah satu kunci sukses upaya menekan inflasi di Aceh adalah keberhasilan TPID menjalankan Strategi 4K yaitu menjamin Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Strategi 4K yang dimaksud adalah Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi Efektif. Berikut ini adalah penjabaran dari Strategi 4K yang berhasil dijalankan oleh TPID Aceh, sehingga mampu mengendalikan inflasi di Tanoh Rencong.

Keterjangkauan harga, yaitu melakukan pemantauan dan pencatatan harga bahan pangan pokok secara harian, melalui survei PIHPS (BI) dan SP2KP (Disperindag), Bulog melaksanakan program SPHP beras untuk yang sampai saat ini telah terealisasi 95,92 persen (21.583 ton), Disperindag aktif melaksanakan pasar murah dan operasi pasar menjelang HBKN dan situasional yang sampai dengan Juli 2023 sudah mencapai 503 titik di 23 kabupaten/kota, dan Bappeda punya peran penting dalam mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi.

Ketersediaan Pasokan, Dinas pertanian dan Perkebunan dituntut untuk konsisten menjaga dan meningkatkan produksi pertanian. Sementara itu, Bank Indonesia bertugas untuk memastikan ketersediaan stok yang cukup, melalui pengembangan klaster pangan hulu ke hilir dimana saat ini terdapat 3 klaster cabai merah, 2 klaster bawang merah, dan 2 klaster padi, serta Pemberian bantuan alsintan dan separodi untuk mendukung produksi pertanian serta pengaplikasian pola tanam untuk mendorong produksi sepanjang tahun.

Kelancaran Distribusi, Dinas Perhubungan bertugas menjaga kelancaran distribusi dengan memanfaatkan tol laut sebagai sarana distribusi yang efektif. Sementara itu, Dinas Pangan aktif memberikan subsidi ongkos angkut untuk meredam biaya distribusi yang tinggi di Aceh. Selain itu, Juga dilakukan kerja sama antar daerah (KAD) intra dan antar provinsi untuk memenuhi kebutuhan pasokan komoditas strategis di kota-kota IHK di Aceh, diantaranya untuk komoditas cabai merah dan bawang merah yang saat ini telah mencapai transaksi sebesar 5,68 ton untuk cabai merah dan 3,12 ton untuk bawang merah.

Terakhir, komunikasi efektif. koordinasi aktif antar stakeholders melalui HLM telah rutin dilaksanakan secara berkala dengan kepala daerah, rakorwil TPID 1 kali, dan capacity building TPID 2 kali. BI rutin menggelar Bincang-Bincang Media secara bulanan untuk menunjukkan komitmen dan capaian TPID Kolaborasi aktif TPID dengan pemuka agama. Selain itu, TPID bersama MPU Aceh dan MPU Kabupaten Aceh Barat telah membuat materi publikasi dan tausiyah yang berisi himbauan belanja bijak kepada masyarakat. Selain itu, BI juga menyusun early warning system (EWS) inflasi setiap minggu dan disampaikan kepada kepala daerah dan TPID.