Jarrar sebelumnya ditahan selama 14 bulan dan dibebaskan pada Juni 2016. [Abed Omar Qusini / Reuters]

DIALEKSIS.COM | Gaza - Israel telah merilis seorang anggota parlemen terkemuka Palestina yang telah ditahan tanpa pengadilan selama 20 bulan karena kaitannya dengan Front Rakyat Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP).

Suami Khalida Jarrar, Ghassan, mengatakan anggota parlemen berusia 56 tahun itu dibebaskan pada hari Kamis, dan Hanan Ashrawi, anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), juga mengkonfirmasi pembebasan Jarrar.

"Penjara ini merupakan babak lain dalam penganiayaan dan penindasan seumur hidup dari pendudukan Israel untuk pembela hak asasi manusia terkemuka ini dan perwakilan terpilih, termasuk beberapa penangkapan, tahanan rumah dan larangan bepergian karena aktivisme terhadap pendudukan dan pekerjaannya dalam membela hak nasional dan hak asasi manusia rakyatnya, "katanya.

Jarrar, seorang ibu dari tiga anak, ditangkap pada 2 Juli 2017 karena menjadi anggota senior di PFLP, sebuah gerakan yang dianggap sebagai "organisasi teroris" oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Rincian tuduhan terhadap dirinya adalah rahasia, seperti kebiasaan dengan perintah penahanan administrasi Israel, yang memungkinkan tersangka ditahan tanpa pengadilan untuk periode enam bulan yang dapat diperpanjang.

Seorang legislator di parlemen Palestina yang sebagian besar tidak berfungsi, Jarrar diberi perintah penahanan administratif enam bulan segera setelah penangkapannya yang kemudian diperpanjang beberapa kali.

Militer Israel mengatakan setelah satu perpanjangan sehingga "personil keamanan menemukan dia masih menjadi ancaman besar".

Banyak pemimpin PFLP yang ditahan dan Jarrar telah dipenjara beberapa kali.

Sejak penahanannya dimulai, parlemen Palestina telah dibubarkan karena perselisihan internal.

Jarrar baru dibebaskan pada Juni 2016 setelah 14 bulan di penjara Israel karena diduga mendorong serangan terhadap warga Israel, tuduhan bahwa Jarrar dan keluarganya telah membantah.

Israel mengatakan penahanan administratif dimaksudkan untuk memungkinkan pihak berwenang menahan tersangka sambil terus mengumpulkan bukti, dengan tujuan mencegah serangan sementara itu.

Tetapi sistem itu telah dikritik oleh Palestina, kelompok hak asasi manusia dan anggota komunitas internasional yang mengatakan Israel menyalahgunakan tindakan itu.