DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh kembali membuat gebrakan dengan mengeluarkan duafatwa terbaru yang menjadi sorotan dalam upaya menjaga keadilan sosial dan moralitas di Aceh. 

Fatwa pertama menegaskan bahwa pembegalan adalah perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar bagi mukallaf, sementara fatwa kedua mengatur prosedur penyembelihan dan penyucian bahan pangan dan non-pangan menurut ketentuan hukum Islam, adat Aceh, dan medis.

Menanggapi tantangan sosial yang kian kompleks di Aceh, seperti meningkatnya kasus HIV/AIDS dan maraknya judi online, Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, mengungkapkan bahwa lembaganya telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan fatwa yang mengatur kedua masalah ini. Langkah ini sejalan dengan misi MPU Aceh untuk memberikan panduan dan nasihat yang bertumpu pada nilai-nilai Islam demi kemaslahatan umat dan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

“Fatwa dan taushiyah yang dikeluarkan oleh MPU Aceh selalu bersifat konstruktif dan tidak terikat pada kepentingan politik atau kelompok tertentu. Semua ini dilakukan untuk kebaikan umat Islam dan masyarakat Aceh pada umumnya,” ujar Tgk. H. Faisal Ali.

Fatwa tersebut juga menambahkan landasan hukum yang kuat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, serta meminta dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk pemerintah untuk mengimplementasikan fatwa secara efektif dalam upaya menyelesaikan berbagai problematika dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, MPU Aceh tetap konsisten dalam perannya sebagai lembaga fatwa yang berperan aktif dalam menjaga moralitas dan keadilan sosial di Aceh, serta menjadi salah satu pertimbangan penting bagi kebijakan pemerintah daerah dalam berbagai bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. [*]