Aceh Provinsi Pertama Gunakan Kartu Tani Digital

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, Aceh menjadi provinsi pertama yang dapat menggunakan kartu tani digital yang bertujuan memudahkan petani dalam penebusan pupuk bersubsidi dimana petani tidak lagi memerlukan fisik kartu dan tetap menjaga akuntabilitas transaksi yang menggunakan aplikasi dengan e-wallet quota pupuk alokasi.

BSI juga mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui penyaluran KUR di wilayah Aceh.

Kartu tani digital, menurut Hery, sebagai terobosan guna menjamin tidak ada lagi petani di Aceh yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena mekanismenya lebih mudah dan jelas. Sekaligus sebagai alat untuk memonitoring pendistribusian pupuk subsidi kepada petani agar tepat sasaran. 

Adapun kota/kabupaten pertama yang menjadi penerima Kartu tani digital adalah Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah petani sebanyak 38.767 orang. Melalui program ini pula petani diharapkan dapat meningkatkan hasil panen.

“Kartu tani digital ini memiliki beberapa fungsi seperti kartu identitas untuk petani, database produktifitas petani, monitoring pendistribusian pupuk, dan alat transaksi penebusan pupuk. Sehingga ke depannya semua terdata dan tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, kelangkaan pupuk, atau harga pupuk mahal,” kata Hery menegaskan.

Adapun pola transaksi kartu tani digital dibagi dalam 3 tahap yaitu pembukaan rekening, aktivasi rekening, dan penebusan pupuk. Pada tahap pembukaan rekening, BSI mengunduh data petani dari E-alokasi Kementerian Pertanian. Lalu, berdasarkan data e-alokasi tersebut, BSI melakukan pembukaan rekening dan eWallet petani secara kolektif. Data hasil Pembukaan Rekening akan disampaikan ke Kementerian Pertanian dan Aplikasi Rekan PIHC.

Untuk aktivasi rekening, petani datang ke kios pupuk yang telah terdaftar sebagai Agen BSI Smart. Agen BSI Smart akan melakukan verifikasi data petani. Setelah verifikasi berhasil, data petani akan langsung terhubung dengan aplikasi REKAN-PIHC. Selanjutnya petani dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi sudah mengalokasikan Rp95 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional dalam APBN 2023. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan. 

Lewat anggaran ketahanan pangan tersebut pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim investasi, penguatan sistem logistik pangan nasional, hingga transformasi sistem pangan yang berkelanjutan. [RG]