Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal (kiri) dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (kanan). [Foto: Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh bersama Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) melakukan pertemuan khusus dengan Kementerian Perdagangan. 

Agenda silaturahmi tersebut disambut langsung oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan SE MM, didampingi Dirjen Pengenmbangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag, Drs Didi Sumedi MBA, yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kementerian Perdagangan, Jumat (13/1/2023) sekitar pukul 10.30 WIB.

Di awal pertemuan, Ketua HPN, Dede Supriadi membuka diskusi soal kemandirian ekonomi Indonesia. Di sana, Dede mengisi kajian seminar nasional dengan tema 'peluang pasar dengan negara-negara muslim dunia', serta melibatkan Menteri Perdagangan sebagai speaker.

Selanjutnya, Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal pada kesempatan tersebut juga menyampaikan beberapa hal. Diantaranya soal produksi Crude Palm Oil (CPO) dari perkebunan sawit Aceh yang sangat luar biasa. Semua hasil produksi CPO dari Aceh dibawa ke Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Adapun untuk ekspor CPO, Muhammad Iqbal menyatakan, kendalanya terletak di Pelindo, salah satunya melalui Pelabuhan Kuala Langsa.

“Ada beberapa pengusaha yang mau investasi di pelabuhan tersebut. keseriusan Walikota Langsa sudah membawa Pak Moeldoko,” ujar Muhammad Iqbal di pertemuan tersebut.

Selanjutnya, Muhammad Iqbal juga meminta pengoptimalan jalur pelabuhan di Aceh agar dapat ekspor komoditi ke luar negeri.

“Saya rasa penting untuk memberdayakan produk UMKM di Aceh agar dapat dijual ke seluruh Indonesia maupun luar negeri,” ungkapnya.

Hal yang tak kalah penting menurut Iqbal ialah penyediaan kuota ekspor komoditi strategis yang ada di Aceh.

Sementara itu, Ketua Kadin Aceh juga menyampaikan pandangannya bahwa pengembangan perdagangan di Aceh harus berbasis konektivitas ke luar negeri.

Oleh sebab itu, Muhammad Iqbal berharap pemerintah bisa mengucurkan anggaran khsusus untuk pengembangan ekonomi Aceh, khusus bagi perdagangan dan industri.

“Diperlukan anggaran khusus pengembangan ekonomi di Aceh, khusus perdagangan dan industri. Karena dana Otsus Aceh sudah sangat terbatas,” ungkapnya.

Di samping itu, Ketua Kadin Aceh juga berharap supaya ada investor pembangunan pabrik pengelolaan hasil sawit menjadi minyak goreng.

“Dibutuhkan untuk menghadirkan investasi pengelolaan minyak sawit yang berada di Aceh tanpa harus keluar Aceh,” jelasnya.

Kemudian, Kadin Aceh juga mengajukan Pelabuhan Sabang sebagai salah satu pelabuhan importasi komoditas tertentu untuk rempah-rempah, alat dan peralatan perikanan, alat dan peralatan wisata bahari, komoditas pertanian tertentu seperti bawang putih, jagung, dan kacang kedelai, serta komoditas tertentu lainnya.

Soal kebutuhan gula di Aceh, Ketua Kadin Aceh juga meminta kebutuhan gula bisa diimpor langsung oleh pengusaha Aceh. Permintaan ini diajukan untuk menekan harga gula dan menekan inflasi di Aceh, sebab gula di Aceh harganya sangat tinggi.

Lalu, soal kendala ekspor pasir dan batuan ke India yang terkendala akibat poin Keputusan Menteri Perdagangan, Kadin Aceh meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang dimaksud untuk bisa direvisi.

“Biar Aceh bisa ekspor pasir tersebut langsung ke India, karena sudah ada kerjasama Aceh dan daerah Nicobar India, Inturunan dari kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India,” pungkasnya.(Akh)