Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal. [Foto: Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Aceh mengkritik keras pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh PT MIFA Bersaudara yang dinilai merugikan perekonomian Aceh. 

Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal atau yang akrab disapa Iqbal Piyeung, menyoroti tidak adanya penebusan BBM melalui agen-agen Pertamina yang telah ditunjuk di Aceh.

PBBK adalah pajak yang atas penggunaan solar sebagai bahan bakar untuk keperluan industri. Besarannya 5 % dari nilai jual BBM Industri.

"Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) justru masuk ke Sumatera Utara karena pengelolaan dilakukan oleh agen-agen dari Medan," ungkap Iqbal kepada Dialeksis.com, Jumat (8/11/2024).

Menurut Iqbal, kondisi ini sangat merugikan Aceh dari sisi ekonomi. "Apa gunanya beroperasi di Aceh kalau yang mendapat keuntungan adalah Medan? Lebih baik tutup saja kalau tidak ada manfaat ekonomi untuk Aceh," tegasnya.

Kadin Aceh mendesak adanya evaluasi terhadap kebijakan distribusi BBM MIFA. Iqbal menekankan pentingnya melibatkan pengusaha lokal Aceh dalam rantai distribusi BBM untuk memastikan multiplier effect bagi perekonomian daerah.

"Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah pusat dan Pertamina untuk meninjau ulang mekanisme distribusi BBM ini. Aceh seharusnya mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar dari operasi MIFA di wilayahnya," tutup Iqbal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak MIFA belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan Kadin Aceh. [arn]