Divisi Kajian dan Aksi Himapol UIN Ar-Raniry. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran dalam rangka menghemat anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun. Salah satu kementerian yang terdampak, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), yang mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun dari total pagu anggaran 2025 yang mencapai Rp 57,6 triliun.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro sebelumnya mewanti-wanti kemungkinan perguruan tinggi menaikkan uang kuliah Tunggal (UKT), karena mesti mencari sumber pendanaan tambahan. Upaya-upaya tersebut guna mendukung pengembangan perguruan tinggi setelah dana risetnya dipangkas. 

Menanggapi hal ini, Ilham Salim, Ketua Divisi Kajian dan Aksi (Kajaksi) Himapol UIN Ar-Raniry, mengungkapkan pandangannya terkait kebijakan efisiensi anggaran tersebut. 

"Meskipun langkah penghematan biaya ini dianggap sebagai upaya yang tepat untuk mengalokasikan anggaran pemerintah secara lebih efisien, Kajaksi Himapol UIN Ar-Raniry menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih cermat dalam mengevaluasi kementerian mana yang seharusnya menjadi sasaran efisiensi anggaran," ucap Ilham, Minggu (16/2/2025).

Menurutnya, pemangkasan anggaran pada Kemendiktisaintek dan sektor pendidikan perlu diperhatikan secara lebih hati-hati, karena dampaknya dapat menimbulkan kontradiksi di masyarakat. Apalagi jika pengurangan anggaran berdampak pada program-program bantuan beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa.

Namun,Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran, biaya Pendidikan tidak tergolong dalam pemangkasan anggaran oleh pemerintah. 

“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi Keputusan perguruan tinggi mengenai UKT,” tegas Sri Mulyani seraya menekankan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dipastikan tidak akan terdampak efesiensi anggaran pemerintah.

Meskipun demikian, Divisi Kajaksi Himapol UIN Ar-Arraniry tetap menegaskan bahwa pemerintah harus lebih peka dan berhati-hati dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. 

"Kami menyarankan agar pemerintah lebih teliti dalam memetakan prioritas efisiensi anggaran sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi kemajuan bangsa tanpa menimbulkan kerugian bagi sektor-sektor yang krusial, seperti pendidikan dan riset," tutup Ilham salim. [*]