Kapolda Aceh: Informasi yang Baik Bisa Bangun Semangat Masyarakat

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Marzuki Ali Basyah, menegaskan pentingnya peran media dalam menjaga stabilitas informasi dan ketenangan masyarakat, terutama di tengah berbagai isu keamanan, ekonomi, hingga kebencanaan di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Marzuki saat menjadi narasumber seminar dalam kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar selama tiga hari, Rabu hingga Jumat, 15-17 April 2026, di Ayani Hotel, Kota Banda Aceh.

Kegiatan UKW ini merupakan kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, Asosiasi Media Siber Indonesia, serta Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam upaya meningkatkan profesionalisme jurnalis di Aceh.

Dalam paparannya, Kapolda menyoroti fenomena pemberitaan yang kerap memperbesar isu-isu tertentu hingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Di Aceh ini sebenarnya aman-aman saja. Tapi kadang hal kecil bisa menjadi besar karena narasi yang terus diulang. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujar Marzuki, Rabu (15/4/2026).

Ia mencontohkan, insiden kecelakaan tunggal yang terjadi pada malam hari bisa berkembang menjadi isu besar di tengah masyarakat, seolah-olah mencerminkan kondisi keamanan yang tidak kondusif.

“Kadang orang jatuh dari motor saja bisa jadi heboh satu kampung. Ini menunjukkan bagaimana persepsi publik bisa terbentuk dari informasi yang tidak utuh,” katanya.

Kapolda juga mengingatkan tentang munculnya fenomena yang ia sebut sebagai “kebenaran baru”, yakni ketika informasi yang belum tentu benar terus diulang hingga dianggap sebagai fakta oleh publik.

“Kalau sesuatu terus di-expose tanpa data yang kuat, lama-lama dianggap benar. Ini yang berbahaya. Media harus menjadi penyeimbang, bukan justru memperkeruh keadaan,” tegasnya.

Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar dalam membangun optimisme masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti inflasi.

Ia mencontohkan lonjakan mobilitas masyarakat saat Lebaran sebagai indikator bahwa daya beli masyarakat sebenarnya masih kuat.

“Tahun ini, kendaraan yang keluar dari Banda Aceh mencapai sekitar 85 ribu. Artinya masyarakat masih punya kemampuan. Jadi jangan semua narasi dibuat seolah-olah kondisi ekonomi sangat buruk,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Marzuki juga menyinggung soal fenomena laporan kejahatan yang tidak sepenuhnya sesuai fakta, seperti klaim pembegalan yang ternyata merupakan kecelakaan biasa.

“Ada yang mengaku jadi korban begal, padahal jatuh sendiri. Ini bisa mempengaruhi data dan persepsi keamanan. Kita harus hati-hati,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kondisi keamanan di Aceh secara umum masih terkendali dan jauh lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia.

Selain isu keamanan, Kapolda juga memaparkan pengalaman jajarannya dalam menangani bencana, seperti banjir yang sempat melumpuhkan sejumlah wilayah di Aceh.

Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam penanganan bencana adalah terputusnya akses komunikasi dan distribusi logistik pada hari-hari awal.

“Di hari pertama sampai ketiga, biasanya kita belum punya data lengkap. Karena itu, strategi awal adalah langsung kirim bantuan logistik dasar untuk bertahan hidup,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya kini telah menyusun sistem mitigasi yang lebih terstruktur, termasuk pengelompokan kebutuhan berdasarkan kategori korban, seperti bayi, anak-anak, hingga lansia.

“Kita tidak bisa lagi kirim bantuan secara umum. Harus spesifik. Bayi butuh makanan khusus, lansia juga berbeda. Ini yang sekarang kita siapkan,” ujarnya.

Kapolda juga menekankan pentingnya distribusi logistik yang tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah, seperti menghindari pembelian bahan pokok secara besar-besaran di satu wilayah yang bisa memicu lonjakan harga.

“Kita harus pintar. Kalau semua dibeli di Banda Aceh, harga bisa melonjak. Maka kita distribusikan dari luar daerah agar ekonomi tetap stabil,” katanya.

Dalam situasi bencana, Marzuki kembali menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai penyambung informasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan tidak menimbulkan kepanikan.

“Media itu menyatukan, membangun, dan memberi harapan. Jangan sampai justru menimbulkan ketakutan,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa dalam beberapa kasus, keterbatasan akses membuat informasi dari lapangan menjadi minim, sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat antara aparat, pemerintah, dan insan pers.

“Kalau komunikasi putus, informasi juga terhambat. Di situ peran media sangat penting, tapi tetap harus berbasis data,” tambahnya.

Kapolda berharap para peserta UKW dapat menjadi jurnalis yang profesional, berintegritas, dan mampu menyajikan informasi yang menyejukkan.

“Kita ingin media di Aceh ini kuat, profesional, dan mampu membangun daerah. Jangan hanya mengejar sensasi, tapi hadirkan solusi,” tutup Marzuki. [nh]