Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Ruang Aula Kejari Bireuen pada Kamis (13/2/2025). Foto: Kolase Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Ruang Aula Kejari Bireuen pada Kamis (13/2/2025). Langkah strategis ini merupakan wujud sinergi kedua lembaga untuk mengatasi persoalan hukum dalam rangka pemulihan keuangan negara dan penyelesaian aset perbankan bermasalah.

Dalam acara yang dihadiri pejabat tinggi dari kedua institusi, Kepala Kejari Bireuen, Munawal Hadi, S.H., MH, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut diharapkan dapat memastikan setiap penyelesaian hukum terkait aset perbankan dan kewajiban bank yang izin operasionalnya telah dicabut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejari akan memberikan pendampingan hukum, bantuan hukum, serta melakukan litigasi apabila diperlukan,” ujar Munawal Hadi dalam sambutannya.

Acara penandatanganan juga dihadiri oleh Direktur Group Likuidasi Bank LPS, Daly Rustamblin; Kasi Datun Kejari Bireuen, Hanita Azrica, S.H., MH; Kepala Divisi dan Pengawas Likuidasi Bank II LPS; serta perwakilan Tim Likuidasi PT BPRS Kota Juang (DL) dan anggota Bank LPS.

Selanjutnya hal senada disampaikan Daly Rustamblin menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk meningkatkan efektivitas LPS dalam menjamin simpanan masyarakat sekaligus menyelesaikan permasalahan hukum terkait aset bank bermasalah.

“Dukungan Kejari Bireuen menjadi modal utama bagi LPS agar penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, sehingga stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga,” katanya.

MoU yang ditandatangani mencakup beberapa aspek strategis, meliputi Pertimbangan Hukum: Pemberian legal opinion dan legal assistance kepada LPS dalam penyelesaian aset dan kewajiban bank.

Tidak sampai disitu saja kesepakatan lain terkait Pendampingan Hukum: Bantuan hukum dari Kejari dalam mengatasi persoalan terkait aset bank yang izinnya telah dicabut, Representasi Litigasi: Penunjukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mewakili LPS dalam proses litigasi bila terjadi gugatan hukum, serta Upaya Non-Litigasi: Mediasi dan negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan.

Penandatanganan MoU ini menurut Kepala Kejari Bireuen merupakan bukti komitmen kedua lembaga dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik di sektor keuangan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

“Dengan sinergi yang terjalin, Kejari Bireuen dan LPS optimis mampu mendorong pemulihan keuangan negara melalui penyelesaian aset perbankan bermasalah, sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam upaya menciptakan sistem keuangan nasional yang stabil dan terpercaya,” pungkasnya.