Ilustrasi. [Foto: iStock]

“Inikan jadinya tidak ada jalan, karena tidak ada uang. Dan kendala lainnya juga, sosoknya ini juga sulit untuk bertemu dengan Menteri terkait,” ucapnya.

Menurutnya, kalau untuk kepengurusan yang besar itu harus punya kapasitas yang besar di PT Patriot.

“Dan dia ini harus selevel siapa?, sehingga bisa bertemu dengan Bapak Menteri. Kalau misalnya saya ditaruk disitu, mau ketemu Menteri saja susah. Dengan begitu kita tidak akan bisa dan sulit menyelesaikan case by case,” ujarnya lagi.

Maka karena itu, katanya, harus ada keputusan dan tidak cukup dengan ‘Mau’.

“Harus tuntas permasalahan ini, kalau perlu juga harus ke Pak Presiden, dan yang bisa melakukan hal tersebut cuma Gubernur Aceh, Wali Nanggroe, ataupun ketua DPRA. Karena ketiganya ini merupakan orang-orang yang punya kapasitas besar di Aceh,” pungkasnya. [ftr/bna]