Ketua ISMI Aceh, Nurchalis. [IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) senilai Rp 2,7 triliun. 

Hal itu tertuang dalam hasil evaluasi Kemendagri terkait Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2021 yang sudah dikirimkan ke Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan DPRA.

Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh, Nurchalis berpendapat, timbulnya polemik dana Pokir ini karena tidak terbangunnya sebuah komitmen terintegrasi atau koordinasi secara baik dalam hal pengajuan Pokir itu sendiri.

"Saya melihat di sini apakah dewan paham terhadap aturan-aturan dana hibah itu, kalau diajukan tidak berdasarkan nomenklaturnya sesuai dengan ketetapan pemerintah, tentunya akan ditolak karena peruntukannya tidak sesuai. Namun di sini mungkin tidak terbangun dan terjalinnya komunikasi yang baik. Saya melihatnya itu," ujar Nurchalis saat dihubungi Dialeksis.com, Jumat (8/1/2021).

"Mestinya menurut saya, kalau dewan itu ada jatahnya Pokir, terlebih dahulu dilihat batasan-batasannya boleh diajukan dan hal-hal yang tidak boleh diajukan, tentunya kan disampaikan, ataupun duduk rembuk. Nah di sinilah letak komunikasi yang baik saya pikir. Jangan saat terjadi polemik seolah-olah biar urusan Jakarta yang menentukan boleh dan tidak bolehnya," tambahnya.

Ketua ISMI Aceh itu melanjutkan, hal ini kemudian menyebabkan multi tafsir dan masing-masing pihak membenarkan argumen masing-masing dalam menginterpretasikan koreksi Mendagri tersebut. Polemik ini akan memperkeruh dinamisasi dan terganggu stabilitas tata kelola pemerintahan di Aceh.

"Nah di sinilah yang harus dipahami tidak mesti anggaran itu diajukan langsung ke sana ataupun buru-buru kalau kemarin itu hanya kejar tayang untuk ketok palu sehingga berakibat fatal lagi terjadi seperti ini," ujar Nurchalis.

"Kemudian kalau ada opini yang berkembang bahwa ini agenda gubernur menggagalkan Pokir ini, saya rasa tidak mungkin. Inikan sebuah perilaku klasik yang menurut saya tidak ada relevansi saat ini, masa sih hari ini kita harus berdebat hal-hal yang menyangkut dengan pengajuan anggaran, toh pengajuan anggaran itu untuk rakyat sendiri. Ini komunikasi yang baik tidak terbangun antara DPRA dengan eksekutif," pungkasnya.