DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah istimewa yang diberi kekhususan mengatur daerahnya sendiri. Hanya saja para pemimpin di Aceh kini tengah diterpa krisis kepercayaan dari masyarakat.

Begitulah kata Samsul Bahri, Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) di hadapan Ketua DPRA sementara, Dahlan Jamaluddin saat mengisi Diskusi Era Milenial (DEM) yang diselenggarakan BEM Unsyiah di pelataran Gelanggang kampus setempat, Jum'at (4/10/2019).

"Yang lalu biarlah berlalu. Kita berharap dewan yang baru saja dilantik ini bisa membuktikan seberapa besar kontribusinya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat ke depan. Bukan begitu Pak Ketua (DPRA)?" tambahnya.

Selanjutnya, Ketua Lemkaspa juga menyoroti angka kemiskinan di Aceh dan solusi yang mestinya ditawarkan legislatif ke depan.

"Regulasi tentang tambang utamanya, harus dibuat sebagus mungkin. Sebab di sanalah salah satu instrumen bangkitnya perekonomian rakyat," kata Samsul.

Ketua Lemkaspa melanjutkan, di DPRA harus dibagi porsi-porsinya dalam memperjuangkan hak rakyat.

"Harus ada porsi untuk bendera, kewenangan ekonomi dan penambangan. Jangan porsi bendera saja yang diprioritaskan," sentil Samsul.

"Dan ke depan, kita berharap jangan ada lagi stereotip bahwa partai lokal yang paling berkontribusi di DPRA. Harusnya partai lokal dan partai nasional sama-sama bergandeng tangan dalam mewujudkan mimpi-mimpi rakyat Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran," tandasnya. (sm)