DIALEKSIS.COM | Aceh - Kehadiran investor yang melakukan kegiatan penanaman modal di suatu wilayah, tidak dapat dipungkiri, sedikit banyak membawa pengaruh bagi perekonomian sekaligus pendapatan daerah di wilayah tersebut.

Aktivitas penanaman modal dalam skala besar memiliki multiplier effect atau efek berganda, membawa dampak ekonomi dari hillir ke hulu sekaligus menyerap tenaga kerja. Efek jangka panjang dapat mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.

Meski demikian kehadiran investor melalui perusahaan-perusahaan di daerah tidak selamanya berjalan mulus. Kerap dijumpai kasus dimana terjadi bentrok antara warga lokal dan perusahaan. Hal inilah yang kerap kali terjadi di Aceh.

Satu peristiwanya, tepat di tahun 2017. Dimana terjadi polemik antara warga lingkar tambang CPP Blok A milik PT Medco dengan perusahaan yang disebabkan ketidakadilan dalam penyesuaian tenaga kerja lokal dan tenaga kerja dari luar Aceh.

Merasa terpanggil, Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil ketika itu langsung turun ke lapangan menemui warga lingkar tambang kawasan CPP Blok A, PT Medco di Meunasah Desa Ladang Baroe, Kecamatan Julok, Aceh Timur pada Selasa 01 Agustus 2017 dalam rangka mendengar keluhan masyarakat.

Penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada Nasir Djamil, mohon difasilitasi masyarakat dengan perusahaan yang selama ini diadu domba oleh pihak pihak tertentu. Kemudian tenaga kerja tolong diutamakan masyarakat lokal dan jangan lagi bawa orang dari luar

Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nasir Djamil menyampaikan bahwa, sebenarnya maksud kedatangan karena dihubungi oleh beberapa dari warga Aceh Timur dan melihat dari beberapa pemberitaan tentang masalah PT. Medco.

"Setelah saya mendengar semua keluhan dan aspirasi warga saya menilai masalah disini menyangkut hak dan ketidak adilan, penghargaan serta diskriminasi, kami akan coba bawa masalah ini ke bapak gubernur dan wakil gubernur Aceh agar gesekan dan gejolak ini segera ditemukan solusi untuk menyelesaikannya," kata Nasir Djamil saat diwawancarai media.

Menurutnya, perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada warga lokal karena dimanapun perusahaan wajib memproritaskan dan memberdayakan masyarakat lokal, menurutnya jika warga setempat tidak mampu dan tidak memiliki keahlian dalam bekerja perusahaan wajib membuka Balai Latihan Kerja (BLK) sehingga ketika perusahaan akan mampu menyimbagi tenaga kerja lokal dan dari luar.

Bahkan kata Nasir Djamil, jika persoalan warga yang terus berakar ini tidak tuntas dengan pemerintah Aceh khususnya gubernur dan wakil gubernur dirinya dan anggota DPR RI asal Aceh lainnya akan membawa permasalahan ini meja pansus khusus Aceh dan Papua di DPR RI Jakarta. (PD)