DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Ir. Agussabti mengatakan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam menghadirkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lahan gambut di Aceh. 

“Selama ini belum adanya lahan gambut di Aceh karena tidak adanya keterlibatan pihak di luar pemerintah,” ujarnya kepada Dialeksis.com, Minggu (8/10/2023). 

Menurutnya, perlu 2 langkah untuk menciptakan UPT Gambut di Aceh. Pertama langkah advokasi teknik, artinya Aceh perlu meyakinkan bahwa UPT Gambut itu penting, karena berdampak secara pengelolaan teknis termasuk untuk ekonomi. 

Kedua, lanjutnya, perlu langkah politik, yaitu dukungan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah harus melakukan lobi-lobi politik ke Kementerian LHK sehingga UPT itu bisa didirikan. 

Di samping itu, kata Prof Agussabti, tidak hanya peran pemerintah tetapi perlu juga peran LSM, lembaga mitra agar mengadvokasi secara bersama-sama sehingga memang pendirian UPT untuk gambut Aceh layak. 

“Lobi politik kalau hanya Kadis LHK Pak Hanan itu tidak cukup, tetapi anggota DPR RI seperti TA Khalid juga perlu bergerak dan bisa mengadvokasi ke kementerian,” ucapnya. 

Menurutnya, kementerian pasti akan melihat layak atau tidak secara teknis. Selain itu, perlu juga melibatkan perguruan tinggi supaya bisa menyiapkan riset-riset ilmiah soal gambut. 

“Kampus itu selalu mengabdi kepada masyarakat, kalau dipercaya pasti kami siap saja, selama ini kami bermitra baik dengan pemerintah daerah,” tutupnya. [NOR]