Hurriyah, S.Sos, IMAS, dari Puskapol UI. [Foto: Dialeksis/AU]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah sampaikan jika keterlibatan perempuan menjadi tolak ukur demokrasi yang berintegritas.

Tanggapan tersebut dikutip Dialeksis.com pada kanal Youtube PKSTV DPR RI terkait diskusi "Memastikan Demokrasi Berkualitas Melalui Repsentasi Perempuan di Politik" Selasa (15/2/22).

Ia mengatakan, bagaimana kehadiran perempuan itu menjadi penting untuk menyempurnakan demokrasi. Keunggulan demokrasi lainnya adalah bagaimana perlindungan hak asasi setiap negara itu dijamin oleh hukum tanpa membedakan ras, golongan, agama, dan lainnya.

Artinya, laki-laki dan perempuan mempunyai hak asasi yang sama baik itu hak di bidang sipil maupun politik.

Kemudian, keunggulan demokrasi adalah bagaimana ia memberikan kesempatan, akses, dan peluang yang sama untuk semua warga negara di dalam proses politik dan pemerintahan.

"Inilah yang disebut inklusif politik, jika kita mau menerapkan demokrasi seseungguhnya maka demokrasi menjadi hal yang fundamental, harus kita hadirkan dalam sistem demokrasi," ucapnya dalam diskusi tersebut.

Ia juga menambahkan, keterwakilan politik juga menjadi tolak ukur penting untuk kita memeriksa dan menerapkan demokrasi di Indonesia. 

Jika kita lihat realitanya, di Indonesia dengan berbagai negara lain yang ada di dunia, ternyata Indonesia masih jauh tertinggal dalam aspek keterwakilan aspek perempuan. 

Bahkan negara-negara yang menduduki peringkat atas, justru itu negara yang amsuk negara berkembang. Negara yang pasca konflik yang berhasil memiliki perempuan di parlemen capai hingga 64%.

Lanjutnya, Indonesia hari ini yang hampir 20 tahun mempunyai kebijakan afirmasi sejak 2004, Indonesia masih menduduki peringkat ketujuh se-Asia Tenggara.

"Ini menjadi tamparan keras demokrasi di Indonesia hari ini," tegasnya.

Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan tantangan kebijakan afirmasi Pemilu, Partai, dan Parlemen diantaranya problem regulasi, problem internal partai, problem di lembaga legislatif, dan tantangan elektoral.

"Maka mewujudkan penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas, dan punya perspektif gender yang baik itu sangat penting, perlu ada upaya yang serius dan sistematis untuk mengubah kondisi keterlibatan perempuan dari hulu hingga ke hilir," pungkasnya. [au]