[Foto: Indra Wijaya/Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin, menyebut penanganan Covid-19 di Aceh terlihat amburadul dan l memiliki struktur penanganan yang jelas.

"Hari terakhir kemarin jumlah kasus positif Covid-19 di Aceh menyentuh angka 2739 yang positif. Terlihat ini merupakangan penanganan yang amburadul tidak terarah dan tidak terstruktur," kata Dahlan saat melakukan konferensi pers terkait evaluasi penangan Covid-19 di Ruang Serbagunan DPRA, Banda Aceh, Senin (14/9/2020).

Ia mengatakan, saat yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 hanya pencitraan belaka. Ia melihat, pemerintah Aceh secara bombastis meningkatkan citranya dengan gebrak masker.

"Bantuan 1 juta masker dari nasional itu, dimanfaatkan pemerintah Aceh dengan melakukan gebrak masker. Padahal masyarakat perlu transparansi data penyebaran Covid-19. Pemerintah Aceh lakukan saat ini hanya luar-luarnya saja," ungkapnya.

"Berapa banyak angkata swab yang sudah pemerintah Aceh lakukan selama ini. Kita tidak tahu, karena tidak adanya keterbukaan informasi oleh pemerintah Aceh," lanjutnya.

Ia menyebutkan, menurut data dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), menduga penyebaran Covid-19 sudah menyasar kluster keluarga.

"Kita tidak pernah tahu kluster-kluster saja yang sudah terbentuk dalam penyebaran wabah ini. Pemerintah Aceh tidak pernah terbuka," jelasnya.

Pemerintah Aceh menurutnya, tidak punya rencana aksi jelas dalam penanganan Covid-19 dan terkesan main-main dengan nyawa rakyat.

"Sejak Gugus Tugas dibentuk, hanya pernah sekali melaksanakan rapat di Pendopo Gubernur Aceh, selebihnya tidak ada. Pemerintah Aceh tidak melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya yang paham tentang penyebaran wabah Covid-19," tutur Dahlan. (IDW).