Teuku Muhammad Faris Abqari, salah satu mahasiswa asal Aceh Tengah. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Takengon - Teuku Muhammad Faris Abqari, salah satu mahasiswa asal Aceh Tengah, menyampaikan kritik terbuka terhadap menghilangnya figur Ketua DPRK dalam momentum bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tengah.
kini tidak hanya tertuju pada upaya evakuasi dan penyaluran bantuan, tetapi juga pada absennya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah dalam berbagai aktivitas penanganan bencana di lapangan.
Sejak bencana terjadi, sejumlah titik permukiman warga terendam banjir, akses jalan terputus akibat longsor, serta ratusan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun, di tengah situasi darurat tersebut, keberadaan pimpinan legislatif daerah justru dipertanyakan oleh masyarakat.
Sejumlah relawan dan warga di lokasi terdampak mengaku tidak melihat kehadiran Ketua DPRK Aceh Tengah, baik dalam proses evakuasi korban, pendataan kerusakan, maupun penyaluran bantuan logistik. Padahal, beberapa anggota DPRK lainnya terlihat turun langsung ke lapangan membantu warga dan berkoordinasi dengan tim penanggulangan bencana.
Kondisi ini kemudian memunculkan persepsi publik bahwa kepemimpinan legislatif daerah tidak berjalan maksimal di saat masyarakat sedang berada dalam situasi krisis dan membutuhkan representasi politik yang kuat.
Menurut Faris, jabatan Ketua DPRK tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan simbolik sebagai representasi rakyat di lembaga legislatif.
“Ketua DPRK bukan hanya pemimpin internal dewan, tapi simbol representasi rakyat. Ketidakhadirannya di tengah bencana membuat masyarakat bertanya-tanya tentang komitmen kepemimpinan politik di daerah ini,” tambahnya.
Ia menilai, dalam kondisi darurat, kehadiran pemimpin bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari keberpihakan kepada masyarakat yang sedang mengalami penderitaan.
Faris juga mendesak agar lembaga DPRK Aceh Tengah lebih menunjukkan solidaritas dan respons cepat, terutama melalui peran aktif Ketua DPRK yang semestinya menjadi figur sentral dalam setiap kondisi krisis.
Menurutnya, DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya berdiri di garis depan bersama masyarakat, tidak hanya saat pengambilan keputusan anggaran, tetapi juga pada saat kondisi darurat seperti sekarang.
“Bencana ini masih berlangsung, dan ribuan warga masih membutuhkan perhatian serius. Ketua DPRK semestinya hadir memberi semangat, memastikan koordinasi berjalan, dan menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir di tengah rakyat,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa evaluasi terhadap peran dan kehadiran pimpinan legislatif menjadi sangat penting agar kepercayaan publik terhadap lembaga DPRK tidak terus tergerus.
Di lapangan, kondisi para korban banjir dan longsor masih memprihatinkan. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, kesulitan air bersih, serta membutuhkan pasokan makanan, selimut, dan layanan kesehatan. Para relawan, aparatur desa, TNI-Polri, serta beberapa anggota DPRK terus berjibaku membantu evakuasi dan distribusi bantuan.
Sebelumnya
