DIALEKSIS.COM | Bireuen - Kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang mulai terjadi di beberapa daerah dinilai mulai mengkhawatirkan, terlebih dengan datangnya momen IdulFitri. 

Hal ini mengingat kebutuhan distribusi logistik masyarakat yang hampir selalu meningkat saat momen Ramadan dan Lebaran tiba, sangat bergantung pada ketersediaan dan kelancaran transportasi yang notabene membutuhkan pasokan solar yang memadai.

Atas pertimbangan tersebut, Ketua Fraksi Juang Bersama (Partai Demokrat) DPRK Bireuen, Zulfikar meminta agar PT Pertamina (Persero) dapat segera mengambil tindakan guna mengatasi kelangkaan BBM solar bersubsidi yang sudah terjadi di berbagai daerah.

Hasil pantauan di lapangan, volume solar bersubsidi di sejumlah SPBU di berbagai daerah berkurang hingga separuhnya dalam beberapa hari terakhir. Hal itu menimbulkan antrean truk di mana-mana.

“Kelangkaan solar bisa berdampak semakin tingginya harga-harga kebutuhan pokok akibat semakin mahalnya biaya logsitik, apalagi ini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Roda perekonomian pun mandek dan inflasi pun semakin tinggi akibat meroketnya harga kebutuhan rakyat,” ujar Zulfikar yang juga ketua terpilih Partai Demokrat, dalam keterangan pers yang diterima Dialeksis.com, Rabu (13/4/2022).

Zulfikar pun meminta Pertamina tidak mengurangi pasokan atau penyediaan bahan bakar solar dan memastikan tidak adanya penyelewengan solar bersubsidi ke industri, perkebunan, maupun pertambangan.

Menurut Zulfikar, jika memang Pertamina mengalami masalah dengan arus kas perusahaan akibat beban kenaikan harga minyak dunia, solusinya bukan membebani rakyat.

"Karena itu saya mendesak pemerintah agar segera membayar utang kompensasi subsidi BBM sebesar Rp100 Triliun ke Pertamina. Selain untuk menyehatkan keuangan Pertamina juga mencegah berkurangnya pasokan BBM bersubsidi,” tegas Zulfikar.

Kelangkaan solar terjadi setelah melambungnya harga minyak dunia. Zulfikar khawatir, hal itu ada kaitan dengan beratnya beban keuangan Pertamina karena semakin besarnya selisih antara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah dengan harga pokok produksi solar.

Pemerintah berkewajiban memberikan kompensasi atas selisih harga bahan bakar minyak yang dibeli Pertamina di pasar global dengan harga jual ke masyarakat. Subsidi harga menjadi kewajiban pemerintah untuk mempertahankan harga tidak naik, yakni Rp 7.650 per liter untuk Pertalite dan Rp5.150 untuk solar subsidi. [*]