Ketua IDI Aceh, dr Safrizal Rahman. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh, dr Safrizal Rahman menyampaikan tiga hal penting di bidang kesehatan yang perlu direspons cepat oleh PJ Gubernur Aceh. 

Yaitu, masalah kematian ibu dan anak, kasus stunting, dan cakupan imunisasi. 

“Angka kematian dan ibu anak di Aceh lebih tinggi dari nasional. Ini menjadi PR kita bersama,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Senin (1/8/2022). 

Namun, kata dia, diantara permasalahan kesehatan diatas. Kasus stunting harus menjadi perhatian pemerintah, dan ini juga program prioritas pemerintah pusat. 

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp44,8 triliun untuk mendukung penurunan stunting di tahun 2022. 

Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp34,1 triliun serta pemerintah daerah (pemda) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun.

Diketahui, Provinsi Aceh menduduki peringkat ketiga tertinggi penderita stunting dalam Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).

Safrizal mengatakan, di Aceh penurunan angka stunting belum berjalan sebagaimana mestinya. 

“Ini perlu kerja sama dengan lintas sektoral secara bersama-sama, tidak boleh sepihak saja, agar bisa mengejar ketertinggalan penurunan stunting,” ungkapnya. 

Menurutnya, Aceh harus punya blue print penanganan kesehatan yang kemudian diawasi, dikawal oleh Dewan Kesehatan Aceh (DKA). 

“itu mimpi kita dari dulu, DKA adalah orang-orang yang bisa melihat arah perkembangan dunia kesehatan, jadi walaupun nanti pemerintahnya berganti pasti akan tetap berjalan,” jelasnya lagi. 

Lalu, cara membentuk konsep nantinya Dewan Kesehatan Aceh akan memanggil semua universitas khususnya pihak Fakultas Kedokteran, ahli-ahli untuk merancang satu roadmap jalannya kesehatan di Aceh, baik dalam jangka pendek atau panjang. 

“Penanganan stunting harus dilakukan secara bersama-sama yang kemudian melibatkan seluruh komponen,” pungkasnya.(Nor)