Ketua ISMI Aceh Barat: CSR Bukan Hanya Soal Dana, Tapi Juga Keberlanjutan Ekosimbiose Bisnis-Masyarakat

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Polemik mengenai keberadaan CSR dari PT Mifa bersamaan dengan keinginan Bupati Aceh Barat, Tarmizi, untuk melakukan audit terhadap dana tersebut telah memicu respons beragam. Berbagai kalangan mulai dari aktivis hingga lembaga kajian pun memberikan tanggapan atas langkah tersebut.

Kritik wacana audit CSR yang diusung Bupati Aceh Barat, H. Tarmizi, mendapat respons beragam.Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Aceh Barat sekaligus pengusaha setempat, Amiruddin ST SH, mengingatkan pentingnya menjaga kenyamanan investor. 

“Dana CSR adalah kewenangan perusahaan selama sesuai aturan. Pemerintah harus bijak, jangan sampai kebijakan terkesan memojokkan,” ujarnya saat dihubungi Dialeksis.com, Senin (24/3/2025).

Amiruddin menekankan, 75% pekerja PT Mifa adalah warga lokal. “Ini bukti kontribusi nyata. Tugas kita adalah mendorong peningkatan kualitas SDM lokal, bukan hanya menyalahkan perusahaan,” tambahnya.

Wacana audit CSR yang digulirkan Bupati Tarmizi sebelumnya viral dan memicu dukungan dari sejumlah aktivis dan lembaga kajian. Namun, Amiruddin mengingatkan, langkah tersebut harus proporsional. 

“Investor butuh kepastian. Jika terlalu dipolitisir, Aceh Barat bisa dianggap tidak ramah bagi kemajuan ekonomi,” tegasnya.

Amiruddin menambahkan bahwa CSR PT Mifa selama ini telah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur lokal, seperti perbaikan jalan usaha tani di kawasan Meureubo. 

"Jangan hanya fokus pada angka nominal. Lihat dampak jangka panjangnya. Jalan yang dibangun perusahaan memudahkan petani menjual hasil panen, itu bentuk CSR tidak langsung yang justru lebih berkelanjutan," ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan aspek psikologis investor. "Jika setiap kebijakan terkesan menghakimi, perusahaan akan berpikir dua kali untuk ekspansi atau memberikan tambahan program. Aceh Barat butuh lebih banyak lapangan kerja, bukan friksi yang berujung pada pelarian modal," tegasnya.

Menurutnya, audit bisa dilakukan tanpa mengesankan konfrontasi. "Mengapa tidak undang perusahaan duduk bersama pemerintah dan masyarakat untuk evaluasi transparan? Ini lebih elegan daripada saling lempar pernyataan di media. Kepastian hukum penting, tapi cara komunikasi juga menentukan iklim investasi," papar Amiruddin.

Terakhir, ia mengingatkan agar pemerintah tidak abai pada akar masalah. "Masalah SDM lokal bukan hanya tanggung jawab perusahaan. Pemerintah harus memperkuat pelatihan vokasi dan pendidikan agar masyarakat bisa bersaing. Jangan sampai CSR dijadikan kambing hitam atas lemahnya kebijakan penguatan SDM oleh pemda," tukasnya. [arn]