Ketua KIP Aceh Mohon Maaf Salah Sebut Nama Pangdam IM Saat Debat Publik
Font: Ukuran: - +
Reporter : Naufal Habibi
Ketua KIP Aceh, Agusni AH. [Foto: dok. KIP Aceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melalui ketuanya, Agusni AH, menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal M.T.R. H., atas ketidaktepatan penyebutan namanya dalam acara debat publik perdana yang berlangsung di Hotel Amel Convention Hall, Blang Oi, Banda Aceh, Jumat malam, 25 Oktober 2024.
Ketidaktepatan tersebut terjadi saat perwakilan dari Kodam Iskandar Muda diwakili oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam) Iskandar Muda, Brigjen TNI Ayi Supriyatna S.I.P., M.M.
Dalam pernyataannya, Ketua KIP Aceh, Agusni AH, menyampaikan rasa penyesalan atas kejadian yang tidak disengaja tersebut.
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agusni AH, Ketua KIP Aceh, dengan ini menyampaikan permohonan maaf atas ketidaktepatan penyebutan nama Bapak Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal M.T.R. H., saat debat publik pertama yang diwakili oleh Bapak Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Brigjen TNI Ayi Supriyatna S.I.P., M.M. Kami berharap Bapak dapat memaklumi dan memaafkan ketidaktepatan ini,” ucap Agusni.
Selain itu, Agusni juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pangdam Iskandar Muda atas dukungannya yang begitu besar dalam menyukseskan Pemilu 2024 di Aceh.
"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan Bapak dalam menyukseskan pemilu dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan Bapak selama ini," ujarnya.
Debat publik perdana yang digelar oleh KIP Aceh ini merupakan salah satu tahapan penting dalam Pemilu 2024, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan antusiasme masyarakat terhadap proses demokrasi di Aceh.
Agusni menegaskan bahwa KIP Aceh berkomitmen penuh dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu dengan profesionalisme dan integritas tinggi, termasuk menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
Acara debat tersebut berjalan lancar dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. [nh]